BADUNG – balinusra.com | Bali sebagai wajah pariwisata Indonesia di mata dunia, perlu mempercepat penguatan kemandirian daerah agar tidak terus-menerus bergantung pada anggaran pemerintah pusat. Penguatan sumber pendapatan daerah dan pembangunan infrastruktur konektivitas menjadi dua fokus utama yang mendesak untuk mendapat perhatian.
Pernyataan tersebut ditegaskan oleh Ketua DPD Partai Demokrat Bali, I Made Mudarta, seusai mendampingi Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dalam acara wisuda Universitas Ngurah Rai di Nusa Dua, Badung, Sabtu (7/11/2026).
Urgensi Pembangunan Infrastruktur Konektivitas Pariwisata Bali
Mudarta menekankan bahwa sektor pariwisata Bali sangat membutuhkan perhatian lebih dalam hal pembangunan infrastruktur pendukung. Menurutnya, infrastruktur yang memadai merupakan kunci utama dalam menjaga keberlanjutan sektor pariwisata. Serta meningkatkan konektivitas antarwilayah di Bali.
Dalam kesempatan itu, I Made Mudarta turut menyinggung rekam jejak pembangunan infrastruktur strategis pada masa pemerintahan Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Ia menyebutkan sejumlah proyek monumental yang kini menjadi ikon Bali berhasil direalisasikan pada era kepemimpinan tersebut.
“Tol Bali Mandara yang menjadi ikon infrastruktur di Bali itu kan dibangun ketika Pak SBY. Begitu juga Airport Ngurah Rai,” kata Mudarta saat memberikan keterangannya.
Menagih Komitmen Realitis Pemimpin Daerah
Selain masalah fisik infrastruktur, I Made Mudarta menggarisbawahi pentingnya figur pemimpin yang memiliki kepedulian serta komitmen nyata terhadap pembangunan Bali. Ia mengimbau masyarakat untuk cermat menilai rekam jejak para calon pemimpin dalam menentukan arah masa depan daerah.
Menurut Mudarta, perhatian terhadap Bali tidak boleh sekadar menjadi komoditas politik menjelang momentum pemilihan umum. Tetapi harus dibuktikan lewat eksekusi kebijakan yang nyata.
“Jangan sampai menjelang pemilu mohon dukungan. Setelah berkuasa diundang Pesta Kesenian Bali, tapi enggak datang. Apalagi membangun infrastruktur,” tegasnya.
Reorientasi Anggaran Daerah: Alokasi APBD ke Sektor “Mesin Uang”
Sektor pengalokasian anggaran pemerintah daerah juga tak lepas dari sorotan I Made Mudarta. Ia menilai skema penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Bali, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, perlu direorientasi agar lebih diarahkan pada program-program produktif berjangka panjang.
Mudarta mendorong pemerintah daerah agar memiliki perencanaan belanja yang matang. Berorientasi pada penciptaan sumber pendapatan baru atau yang ia sebut sebagai “mesin uang” daerah.
“Harusnya diprioritaskan anggaran itu kepada hal-hal yang penting. Kalau perlu gunakan untuk mencari mesin uang,” ujarnya.
I Made Mudarta menambahkan, jika sumber pendapatan baru sudah terbangun, tingkat ketergantungan Bali terhadap pemerintah pusat dapat ditekan secara signifikan.
“Jadi kita dorong di sana. Kalau mesin uangnya sudah ada, kita tidak terlalu banyak bergantung. Kita harus bisa jadi provinsi yang mandiri,” tambahnya.
Penguatan Sinergi Anggaran Daerah dan Pemerintah Pusat
Meski mendorong kemandirian fiskal secara penuh, Mudarta mengakui bahwa keterbatasan anggaran masih menjadi kendala utama pemerintah daerah di Bali dalam merealisasikan berbagai program pembangunan.
Oleh karena itu, koordinasi yang intensif antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat tetap harus diperkuat. Ia mengapresiasi langkah Menko Infrastruktur AHY yang telah melakukan koordinasi langsung dengan Gubernur Bali terkait kebutuhan pembangunan infrastruktur di daerah.
I Made Mudarta berharap koordinasi berkelanjutan tersebut mampu menutupi celah keterbatasan anggaran daerah. Sekaligus menjamin keberlangsungan proyek-proyek prioritas.
Selain itu, penataan anggaran ke depan juga perlu mempertimbangkan kebutuhan riil pembangunan daerah. Termasuk penyaluran dukungan anggaran bagi kabupaten/kota di seluruh Bali.
Menurutnya, upaya mewujudkan kemandirian fiskal daerah harus berjalan beriringan dengan dukungan yang bersinergi dari pemerintah pusat. Hal ini demi menjamin pembangunan Bali yang berkelanjutan. Baiq
