BADUNG – balinusra.com | Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyoroti berbagai persoalan krusial yang menjadi tantangan pembangunan Pulau Bali, di tengah pesatnya pertumbuhan sektor pariwisata.
Tantangan utama tersebut mencakup masalah kemacetan lalu lintas, krisis tata ruang yang berpotensi memicu bencana. Hingga peningkatan volume sampah yang memerlukan penanganan serius dan terintegrasi.
Menurut AHY, laju pertumbuhan populasi dan peningkatan aktivitas masyarakat berbanding lurus dengan melonjaknya kebutuhan hidup serta volume sampah harian. Oleh sebab itu, pengelolaan sampah di Bali tidak lagi cukup bergantung pada pola penanganan konvensional, melainkan membutuhkan terobosan teknologi yang mampu mengubah beban lingkungan menjadi manfaat nyata.
Terobosan Pengolahan Sampah Menjadi Energi Terbarukan
AHY menegaskan bahwa persoalan sampah di Bali memerlukan solusi inovatif agar tidak merusak ekosistem serta daya tarik wisata kawasan. Salah satu langkah strategis yang didorong pemerintah adalah pemanfaatan dan pengolahan sampah menjadi sumber energi terbarukan (waste-to-energy).
“Persoalan sampah tidak cukup diselesaikan dengan pola penanganan konvensional. Diperlukan terobosan agar sampah tidak hanya menjadi beban lingkungan. Tetapi juga dapat memberikan manfaat melalui pengolahan yang tepat,” tegas AHY.
Dengan pengelolaan terpadu dari tingkat hulu ke hilir, pengolahan sampah berbasis energi diharapkan dapat menjaga kebersihan lingkungan. Sekaligus mendukung pasokan energi bersih di Bali.
Solusi Kemacetan dan Pengembangan Transportasi Publik Bali
Selain krisis lingkungan akibat sampah, Menko AHY menggarisbawahi kemacetan lalu lintas sebagai ancaman serius bagi keberlanjutan sektor pariwisata Pulau Dewata. Tingginya volume kendaraan yang tidak diimbangi kapasitas jalan dapat menurunkan daya saing dan tingkat kenyamanan wisatawan mancanegara maupun domestik.
Pemerintah menekankan pentingnya percepatan pembangunan konektivitas dan modernisasi transportasi publik di seluruh wilayah Bali.
“Nanti mereka tidak mau datang ke Bali karena macet atau karena tidak nyaman lagi. Jadi transportasi publik ini terus kita kembangkan,” ujar AHY.
Sebagai bentuk solusi konkret, pemerintah tengah mengkaji moda transportasi alternatif seperti water taxi untuk mendukung konektivitas antarwilayah pesisir.
Kajian dan pengembangan moda ini dilakukan melalui sinergi antara Kementerian Koordinasi Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan bersama Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Kementerian Pariwisata (Kemenparekraf).
Menjaga Ketersediaan Air dan Keseimbangan Daya Dukung Lingkungan
Di tengah masifnya komersialisasi dan ekspansi pariwisata, AHY mengingatkan agar pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat lokal tidak terabaikan. Terutama dalam hal ketersediaan pasokan air bersih. Air merupakan elemen vital bagi kehidupan harian warga sekaligus penopang utama sektor pertanian dan sentra pangan Bali.
“Kehidupan masyarakat tidak boleh terganggu, terpinggirkan justru akibat agresifnya pembangunan pariwisata,” kata AHY.
AHY mengungkapkan bahwa Bali memegang peranan vital dalam industri pelesiran nasional. Hampir 40 persen wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia terkonsentrasi di Bali.
“Mungkin hampir 40 persen wisatawan mancanegara itu datangnya ke Bali. Jadi kita senang itu dan kita ingin tambah terus. Tapi di sisi lain, kita harus memastikan daya dukung Bali juga mencukupi,” jelasnya.
Untuk menjaga keseimbangan tersebut, pemerintah menekankan perlunya koordinasi yang selaras antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, hingga pemerintah kabupaten/kota dalam merumuskan kebijakan berbasis daya dukung lingkungan.
Pengawasan Tata Ruang, Penanganan Abrasi, dan Pemerataan Wilayah
Guna mengantisipasi dampak perubahan iklim dan kerusakan pesisir, pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum (KemenPU), mengawal proyek perlindungan kawasan pantai dari ancaman abrasi dan intrusi air laut melalui pembangunan breakwater (pemecah gelombang).
Sementara itu, di sektor penataan ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bertindak memperketat pengawasan pemanfaatan lahan agar sesuai dengan peruntukan dan aturan hukum.
Pengawasan ini penting, mengingat pelanggaran tata ruang berisiko tinggi memicu bencana alam. Selain itu, pemerintah juga memberi perhatian khusus pada pengembangan kawasan permukiman untuk mencegah kemunculan kawasan kumuh.
Mencegah Ketimpangan Antarkabupaten di Bali
Menko AHY juga memberikan perhatian khusus pada ketimpangan ekonomi antardaerah di Bali. Ia menyinggung besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Badung yang jauh melampaui delapan kabupaten/kota lainnya di Bali.
Menurutnya, pemusatan ekonomi di wilayah tertentu harus dievaluasi agar pemerataan pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Bali. Termasuk pengembangan di wilayah Bali Barat.
“Tidak boleh terjadi ketimpangan yang sangat menganga antarkabupaten/kota yang ada di Bali. Ada sembilan kabupaten/kota, semuanya harus kita dorong. Pengembangan wilayah barat juga demikian agar semua merasakan kesejahteraan dan kemuliaan Bali tersebut,” pungkas Menko AHY. Baiq
