BADUNG – balinusra.com | Pemerintah Kabupaten Badung terus berkomitmen dalam mengoptimalkan pembangunan daerah. Khususnya pada sektor infrastruktur penunjang pariwisata. Bupati Badung, I Wayan Adi Arnawa, secara resmi menyampaikan penjelasan terkait Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Badung, Kamis (3/9).
Penyesuaian ini dirancang agar program kerja daerah di sisa tahun anggaran dapat berjalan lebih efektif, efisien. Serta memberikan manfaat langsung bagi masyarakat luas.
Komitmen Menjaga Anggaran Belanja Infrastruktur Badung
Penyusunan Raperda Perubahan APBD 2026 ini dilatarbelakangi oleh hasil evaluasi perkembangan ekonomi dan keuangan daerah, yang tidak lagi sesuai dengan asumsi awal prioritas pembangunan.
Meski demikian, pemerintah daerah menegaskan bahwa alokasi untuk sektor fisik tidak akan dikorbankan demi kelancaran pembangunan daerah.
“Secara umum, belanja daerah mengalami peningkatan. Yang paling penting adalah kita tetap menjaga belanja infrastruktur di posisi yang signifikan. Ini luar biasa sebagai bentuk komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif,” kata Adi Arnawa seusai rapat di Ruang Sidang Utama Gosana, Kantor DPRD Badung.
Rincian Postur APBD Perubahan Badung TA 2026
Dalam draf perubahan anggaran tersebut, terdapat penyesuaian signifikan pada sektor pendapatan maupun belanja daerah demi menjaga kestabilan fiskal.
Pendapatan daerah dirancang sebesar Rp10,50 triliun lebih, mengalami kenaikan sebesar Rp170 miliar lebih (1,65 persen) dibandingkan APBD Induk TA 2026 sebesar Rp10,33 triliun lebih.
Peningkatan ini didorong oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mencapai Rp9.713.977.236.804,00, Pendapatan Transfer sebesar Rp787,82 miar lebih. Serta lain-lain pendapatan daerah yang sah senilai Rp3 miliar.
Sedangkan belanja daerah dianggarkan sebesar Rp13.089.787.587.855,00 (Rp13,08 triliun lebih), naik 13,56 persen dari APBD Induk. Postur belanja ini dialokasikan untuk Belanja Operasional Rp6,27 triliun, Belanja Modal Rp4,82 triliun, Belanja Tidak Terduga Rp129,09 miliar. Serta Belanja Transfer Rp1,86 triliun.
Kemudian pembiayaan daerah, penerimaan pembiayaan bersumber dari SILPA tahun sebelumnya sebesar Rp1,19 triliun. Serta pembiayaan utang/pinjaman daerah sebesar Rp1,97 triliun yang difokuskan khusus untuk pembangunan jalan.
Prioritas Anggaran Sektor Vital dan Solusi Kemacetan Pariwisata
Selain fokus pada infrastruktur fisik, Pemkab Badung tetap menyeimbangkan alokasi anggaran pada berbagai sektor pelayanan dasar publik.
Beberapa sektor vital yang mendapatkan porsi anggaran antara lain, pendidikan inklusif dan berdaya saing Rp723,75 miliar (20,61 persen dari total belanja). Peningkatan derajat kesehatan Rp399,14 miliar. Pelestarian adat, tradisi, dan seni budaya: Rp312,91 miliar. Serta penguatan pengelolaan persampahan Rp331,49 miliar.
Adapun porsi anggaran terbesar dalam Perubahan APBD 2026 ini dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur terpadu. Khususnya penyelenggaraan jalan yang mencapai Rp2,74 triliun atau menyerap 59,23 persen dari total belanja daerah. Langkah taktis ini guna mengatasi keluhan utama masyarakat dan wisatawan terkait kemacetan.
“Eksekutif dan legislatif hadir bersama untuk menyikapi berbagai problema di Kabupaten Badung, khususnya penanganan kepariwisataan. Isu infrastruktur, dalam hal ini kemacetan, menjadi isu yang paling sering muncul di media sosial,” tegas Wayan Adi Arnawa.
Ia berharap langkah tersebut mampu menjaga citra positif Bali, khususnya Badung, sebagai destinasi wisata kelas dunia yang nyaman dan bebas dari kendala transportasi.
Bupati Badung menambahkan, performa perubahan APBD ini membuktikan keseriusan pemerintah dalam mengeksekusi solusi riil.
“Dari performa APBD ini terlihat jelas bahwa eksekutif dan legislatif berkomitmen menyelesaikan atau meminimalkan permasalahan yang ada dengan memfokuskan anggaran pada pembangunan infrastruktur kepariwisataan,” tutupnya. Baiq
