LOMBOK TENGAH – balinusra.com | Gubernur Nusa Tenggara Barat, H. Lalu Muhamad Iqbal, menegaskan komitmennya untuk memastikan seluruh lapisan masyarakat merasakan manfaat pembangunan. Dalam kunjungannya ke Desa Pandan Indah, Desa Mangkung, dan Desa Sengkol pada Senin (27/7/2026), ia menekankan prinsip “no one left behind” dalam upaya pengentasan kemiskinan ekstrem.
Melalui Program Desa Berdaya, Pemerintah Provinsi NTB berupaya mengintegrasikan pemberdayaan ekonomi dengan perbaikan infrastruktur dasar dan layanan kesehatan, guna menciptakan kesejahteraan yang berkelanjutan.
Program Desa Berdaya: Alokasi Rp 3 Miliar untuk Ekonomi Produktif
Sebagai langkah nyata, Pemerintah Provinsi NTB mengalokasikan dana hampir Rp 3 miliar melalui Program Desa Berdaya Transformatif. Bantuan ini menyasar sekitar 350 kepala keluarga di Desa Mangkung dan Desa Sengkol dalam bentuk modal usaha yang fleksibel.
Potensi usaha yang didorong meliputi sektor perdagangan dan pengolahan pangan. Kemudian, sektor peternakan unggas, seperti ayam petelur yang dikelola oleh Kelompok Wanita Tani (KWT). Penyaluran bantuannya dilakukan langsung kepada keluarga penerima manfaat agar lebih tepat sasaran.
Selain modal usaha, warga di Desa Mangkung juga menerima paket kebutuhan dasar. Sementara Desa Sengkol mendapatkan dukungan revitalisasi pasar tradisional senilai Rp 400 juta, serta bantuan CSR untuk sarana ibadah.
Antisipasi Kekeringan dan Penguatan Infrastruktur
Menghadapi ancaman kekeringan tahunan di wilayah Selatan, Gubernur Iqbal bergerak cepat dengan menggandeng Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Fokus utamanya adalah pembangunan sumur bor di wilayah rawan kekeringan di Lombok Selatan dan Sumbawa Selatan.
Sambil menunggu proses asesmen sumur bor selesai, pemerintah telah menyiagakan armada mobil tangki untuk mendistribusikan air bersih ke wilayah terdampak. Selain itu, perbaikan infrastruktur lain juga dipercepat. Seperti perbaikan check dam bersama Balai Wilayah Sungai (BWS) dan pembangunan tanggul sungai.
Selanjutnya, target perbaikan enam unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) setiap minggunya. Serta revitalisasi Pasar Kuta dan penguatan layanan RS Mandalika.
Optimalisasi Dampak Ekonomi Kawasan Mandalika
Gubernur Iqbal mengingatkan bahwa pesatnya pembangunan pariwisata di kawasan selatan, terutama Mandalika, harus menjadi peluang bagi masyarakat lokal.
Ia pun mendorong UMKM dan Karang Taruna untuk terlibat aktif agar tidak hanya menjadi penonton di daerah sendiri.
Menjelang penyelenggaraan MotoGP Mandalika, masyarakat setempat juga berharap adanya keterbukaan dalam rekrutmen tenaga kerja oleh ITDC dan MGPA agar warga lokal yang kompeten dapat berpartisipasi langsung.
Kunjungan kerja ini membuktikan bahwa Pemerintah Provinsi NTB tidak hanya mengandalkan bantuan social. Tetapi menggunakan pendekatan menyeluruh yang menggabungkan aspek ekonomi, infrastruktur, dan layanan dasar. Hal ini untuk memastikan setiap desa bisa berkembang secara mandiri. Baiq
