Bali Raih Peringkat Kedua Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2025, Skor Meningkat Signifikan

Bali Raih Peringkat Kedua Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2025, Skor Meningkat Signifikan
Kick Off Evaluasi Nasional Indeks Demokrasi Indonesia Tahun 2025 di Hotel Horison Ultima Sentraland, Semarang, Kamis (21/5/2026), Pemprov Bali raih peringkat kedua Indeks Demokrasi Indonesia 2025.

SEMARANG – balinusra.com | Pemerintah Provinsi Bali sukses mengukuhkan posisinya di kancah nasional dengan meraih peringkat kedua Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Tahun 2025. Dengan raihan skor sebesar 89,73, Bali membuktikan kualitas demokrasinya tetap terjaga meski di tengah keterbatasan anggaran.

Pengumuman prestasi ini dilakukan dalam acara Kick Off Evaluasi Nasional Indeks Demokrasi Indonesia Tahun 2025 yang berlangsung di Hotel Horison Ultima Sentraland, Semarang, Kamis (21/5/2026).

Persaingan Ketat di Papan Atas Indeks Demokrasi Indonesia 2025

Berdasarkan data pengukuran nasional, Bali menempel ketat Daerah Istimewa Yogyakarta yang berada di posisi pertama dengan nilai 89,79. Sementara itu, posisi ketiga ditempati oleh Provinsi Jawa Tengah dengan skor 86,72.

Pencapaian Bali tahun ini mencatatkan tren positif dengan kenaikan sebesar 0,39 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan yang paling menonjol ditemukan pada aspek kebebasan. Terutama pada indikator pemenuhan hak-hak pekerja.

Penghargaan atas prestasi ini diserahkan langsung oleh Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan RI, Lodewijk F. Paulus, kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Bali.

Penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi atas dedikasi Bali dalam menjaga stabilitas politik serta perlindungan hak-hak masyarakat.

Lodewijk menekankan bahwa Indeks Demokrasi Indonesia adalah barometer vital bagi pembangunan nasional dan cerminan efektivitas kebijakan yang berpihak pada rakyat.

Komitmen dan Inovasi Demokrasi ke Depan

Kemenangan ini menjadi motivasi bagi Pemprov Bali untuk terus membangun tata kelola yang inklusif, partisipatif, dan berkeadilan.

Keberhasilan ini juga menegaskan bahwa kualitas demokrasi tidak melulu soal besarnya anggaran. Melainkan komitmen pemerintah daerah dalam menciptakan tata kelola yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Ke depannya, pemerintah berencana mengembangkan pengukuran IDI hingga tingkat kabupaten/kota. Langkah ini bertujuan agar strategi penguatan demokrasi menjadi lebih terukur dan berkelanjutan di seluruh lapisan daerah di Indonesia. Baiq