DENPASAR – balinusra.com | Provinsi Bali resmi ditunjuk oleh pemerintah pusat sebagai pilot project digitalisasi bantuan sosial (bansos) yang melibatkan seluruh kabupaten/kota di wilayah tersebut. Penunjukan ini menjadikan Bali sebagai satu-satunya provinsi di Indonesia yang dipercaya sebagai entitas tunggal dalam menguji coba sistem digitalisasi bantuan sosial secara menyeluruh.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali, Dewa Made Indra menegaskan, kepercayaan ini merupakan tanggung jawab besar, baik kepada pemerintah pusat maupun kepada masyarakat penerima manfaat.
“Kita wajib menjaga kepercayaan tersebut. Jangan sampai tugas dan kepercayaan itu tidak bisa kita tunaikan,” tegasnya saat membuka Bimbingan Teknis Percepatan Program Piloting Digitalisasi Bansos di Denpasar, Kamis (7/5/2026).
Dari Aktivasi IKD hingga Perampingan Alur
Transformasi digital ini bertujuan meningkatkan efisiensi layanan publik dengan memanfaatkan teknologi terbaru. Beberapa poin utama dalam tahapan digitalisasi ini meliputi aktivasi IKD sebagai kunci utama.
Dalam hal ini penggunaan Identitas Kependudukan Digital (IKD) melalui aplikasi KTP digital menjadi basis utama untuk sinkronisasi data penerima bantuan dengan data kependudukan.
Digitalisasi ini akan memangkas alur penyaluran bantuan yang semula melalui tujuh tahapan menjadi hanya tiga tahapan saja. Kemudian, sistem akan terhubung langsung dengan Pusdatin Kesos, Dukcapil, dan mitra perbankan untuk memastikan transparansi.
Menurut Mohammad Averrouce dari Kementerian PANRB, adopsi teknologi digital dan AI ini dirancang agar pemerintah dapat memberikan layanan yang lebih proaktif dan efisien kepada masyarakat.
Kesiapan 8.029 Agen dan Rencana Kunjungan Presiden
Program ini didukung oleh 8.029 agen yang bertugas memberikan layanan bantuan sosial secara digital di lapangan. Para agen saat ini tengah menjalani tahapan, mulai dari pendataan, aktivasi IKD, hingga Training of Trainers (TOT).
Kinerja para agen menjadi krusial karena pada Juni mendatang, Presiden Prabowo dijadwalkan berkunjung langsung ke Bali untuk memantau kecepatan, ketepatan sasaran. Serta kinerja pelaksanaan program digitalisasi ini.
Sekda Dewa Indra berharap seluruh elemen bekerja maksimal agar target dan batas waktu yang ditetapkan dapat terpenuhi dengan laporan progres yang tinggi.
Sementara itu, Direktur Penanggulangan Kemiskinan BPN/Bappenas, Tirta Sutedjo menjelaskan, tujuan utama dari digitalisasi ini adalah meningkatkan akurasi data penerima. Sekaligus meminimalisir potensi kebocoran bantuan.
Dengan sistem berbasis data yang transparan, pemerintah dapat memantau secara real-time supaya subsidi benar-benar sampai ke tangan keluarga yang membutuhkan.
Kementerian Sosial sendiri menargetkan perluasan uji coba sistem digital ini ke 41 kabupaten/kota pada tahun 2026. Tujuannya untuk mempercepat proses verifikasi, validasi, hingga penetapan penerima bantuan. W
