BADUNG – balinusra.com | Pemerintah Kabupaten Badung, berkomitmen menyelesaikan persoalan krisis air bersih di kawasan Badung Selatan secara bertahap. Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menegaskan, pemerintah daerah telah menyiapkan alokasi penyertaan modal sebesar Rp150 miliar kepada Perumda Air Minum Tirta Mangutama hingga tahun 2029.
Pernyataan tersebut disampaikan Bupati Adi Arnawa saat menyampaikan jawaban dan tanggapan pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Badung terhadap empat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dalam Rapat Paripurna di Ruang Sidang Utama Gosana, Sekretariat DPRD Badung, Senin (9/11/2026).
Rapat Paripurna tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti. Serta dihadiri jajaran Forkopimda, Sekretaris Daerah, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan instansi terkait.
Alokasi Rp150 Miliar dan Penambahan Kapasitas Air Bersih
Penanganan krisis air bersih menjadi salah satu fokus utama Pemkab Badung. Mengingat laju pembangunan infrastruktur dan minat investasi di Badung Selatan terus meningkat pesat.
Bupati Adi Arnawa menjelaskan, penambahan modal kepada Perumda Air Minum Tirta Mangutama dilakukan secara bertahap sepanjang periode 2027 hingga 2029.
Alokasi tahap awal 2027 sebesar Rp37 miliar dialokasikan khusus untuk memperkuat Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Layanan di Badung Selatan membutuhkan debit air baku hingga 2.000 liter per detik. Sedangkan kapasitas yang terpenuhi saat ini baru sekitar 800 liter per detik.
Menutup defisit pasokan air bersih seluas 1.200 liter per detik melalui penambahan jaringan infrastruktur.
“Kebutuhan air bersih di Badung Selatan seiring masifnya pembangunan infrastruktur dan tingginya minat investasi akan terus bertambah. Apapun rumusnya, kalau tanpa diversifikasi tentu kita akan terus mengalami defisit,” tegas Bupati Adi Arnawa.
Diversifikasi Sumber Air Baku dan Penerapan Teknologi SWRO
Untuk mengatasi ketimpangan antara pasokan dan kebutuhan air baku, Pemkab Badung mendorong langkah diversifikasi sumber air.
Langkah strategis yang disiapkan meliputi, pemanfaatan air permukaan dengan mengoptimalkan jaringan pemanfaatan air permukaan Tukad Mati di area Estuari Dam.
Perumda Air Minum Tirta Mangutama sedang memproses perizinan dan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) untuk mengolah air laut menggunakan teknologi Sea Water Reverse Osmosis (SWRO), bekerja sama dengan pihak profesional.
Bupati Adi Arnawa optimistis kombinasi penambahan jaringan air permukaan dan teknologi SWRO dapat menyelesaikan krisis air bersih Badung Selatan pada tahun 2027.
Strategi RAPBD 2027: Terowongan Infrastruktur dan Penanganan Banjir
Selain sektor air bersih, Rapat Paripurna DPRD Badung juga membahas penyusunan Rancangan APBD (RAPBD) Tahun Anggaran 2027 yang diprioritaskan untuk belanja wajib dan program strategis daerah.
Pemkab Badung mengubah skema pembangunan jalan dari pembebasan lahan terbuka menjadi pembangunan terowongan (tunnel). Skema ini dipilih untuk meminimalkan dampak sosial di masyarakat.
Pada tahap awal TA 2027, pemerintah memfokuskan anggaran pada penyusunan studi kelayakan (feasibility study), penyusunan dokumen lingkungan. Serta pembebasan lahan untuk akses masuk dan keluar terowongan.
Bupati Adi Arnawa mengatakan, untuk pengendalian banjir dan keamanan wisata, Pemkab Badung memperkuat normalisasi dan pengerukan rutin alur Tukad Mati sepanjang 5 kilometer untuk mencegah banjir.
Selain itu, Pemkab Badung juga memperluas jangkauan operasional Tim Jaga Wisata guna menjaga ketertiban dan kenyamanan di kawasan destinasi wisata strategis Badung.
Penguatan UMKM Lewat Jamkrida dan Penyelarasan Perda Adminduk
Pembahasan empat Ranperda dalam Rapat Paripurna tersebut juga mencakup dua agenda regulasi penting lainnya:
- Penyertaan Modal PT Jamkrida Bali Mandara: Pemkab Badung menyiapkan tambahan modal sebesar Rp150 miliar. Dana ini difungsikan memperluas jangkauan penjaminan kredit bagi pelaku UMKM produktif yang terkendala agunan.
- Pencabutan Perda Nomor 10 Tahun 2010: Langkah pencabutan Perda tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dilakukan demi menyelaraskan aturan daerah dengan perundang-undangan nasional terbaru, tanpa menurunkan kualitas pelayanan publik.
Bupati Adi Arnawa berharap hasil tanggapan pemerintah ini dapat memperlancar pembahasan empat Ranperda bersama DPRD Badung. Sehingga menjadi landasan hukum yang kuat bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat Badung. Baiq
