TABANAN – balinusra.com | Pemerintah Provinsi Bali memperkuat komitmen dalam menjaga stabilitas pangan melalui perlindungan ketat terhadap lahan pertanian produktif. Dalam acara Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) Wilayah Bali-Nusra 2026 di Subak Jatiluwih, Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, menekankan pentingnya pemberian insentif nyata bagi para petani.
Menyadari sulitnya menjaga keberlangsungan lahan produktif di tengah tekanan pembangunan, Pemprov Bali mendorong berbagai bentuk kompensasi bagi masyarakat. Beberapa kabupaten telah menerapkan langkah konkret untuk meringankan beban petani.
Kabupaten Tabanan memberikan pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) khusus untuk lahan persawahan di kawasan Subak Jatiluwih. Sedangkan, Kabupaten Badung dan Gianyar menerapkan kebijakan serupa berupa pembebasan PBB bagi lahan pertanian.
Khusus di Kabupaten Badung, pemerintah memberikan beasiswa atau fasilitas sekolah gratis bagi anak-anak petani. Hal ini sebagai bentuk apresiasi sektor pertanian.
Dewa Made Indra mengatakan, langkah-langkah tersebut baru merupakan tahap awal. Gubernur Bali sedang merumuskan skema insentif tambahan lainnya untuk masa depan.
Regulasi Perda No. 4 Tahun 2026: Cegah Alih Fungsi Lahan
Selain insentif, perlindungan lahan dilakukan melalui jalur regulasi. Gubernur Bali, Wayan Koster, melalui pendataan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), menegaskan implementasi Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2026.
Peraturan ini dirancang untuk mengendalikan alih fungsi lahan produktif agar tetap menjadi pusat produksi pangan. Melarang kepemilikan lahan secara nominee (atas nama orang lain), guna menjaga hak milik lahan tetap di tangan yang tepat.
Kemudian untuk melestarikan Sistem Subak, yang merupakan warisan tradisional pengairan Bali untuk memperkuat kemandirian pangan.
Sinergi Bali-Nusra Tekan Inflasi dan Amankan Stok Pangan
Dalam pembukaan GPIPS 2026, Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, menyoroti pentingnya kolaborasi antar provinsi di wilayah Bali, NTB, dan NTT. Sinergi ini bertujuan untuk memperkuat distribusi dan pasokan pangan guna menjaga stabilitas harga dan mengendalikan laju inflasi di daerah.
“Kerja sama antar daerah menjadi langkah kunci. Mengingat adanya potensi ekonomi besar di sektor pariwisata, pangan, dan UMKM di wilayah ini,” ujar Bima Arya.
Bank Indonesia bersama para kepala daerah berkomitmen memastikan seluruh proses produksi hingga distribusi pangan tetap aman dan terkendali. Baiq
