BADUNG – balinusra.com | Komisi IV DPRD Kabupaten Badung, mempertegas komitmennya dalam mengawal peningkatan mutu pendidikan sekaligus memperkuat pelestarian seni dan budaya daerah. Langkah ini diambil melalui rapat kerja evaluasi bersama Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora), serta Dinas Kebudayaan (Disbud) Badung di Gedung DPRD Badung pada Rabu (22/7/2026).
Rapat yang dipimpin oleh Ketua Komisi IV DPRD Badung, I Nyoman Graha Wicaksana, membahas agenda krusial mengenai evaluasi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 dan pelaksanaan Pesta Kesenian Bali (PKB).
Evaluasi SPMB 2026: Standarisasi Sekolah dan Tanpa Siswa Titipan
Ketua Komisi IV, Graha Wicaksana menilai, pelaksanaan SPMB 2026 secara umum telah berjalan transparan dan baik. Namun, ia menekankan pentingnya pemerataan kualitas guru dan fasilitas sarana prasarana agar tidak ada kesenjangan antar sekolah di Kabupaten Badung.
“Harapan kami seluruh sekolah di Kabupaten Badung dapat memenuhi standar yang baik. Baik dari sisi tenaga pendidik maupun fasilitasnya. Sehingga siswa merasa nyaman dalam mengikuti proses pembelajaran,” kata Graha Wicaksana.
Selain standarisasi, DPRD Badung juga memberikan apresiasi kepada Disdikpora atas integritas pelaksanaan penerimaan siswa baru yang bebas dari praktik kecurangan. Graha menegaskan, prosedur harus ditegakkan tanpa pengecualian.
“Dari awal kami sudah berkomitmen semua harus mengikuti aturan. Tidak ada siswa titipan. Kalau ada masyarakat datang meminta bantuan, kami arahkan tetap mengikuti prosedur yang berlaku,” tegasnya.
Menjaga Akses Pendidikan di Wilayah Terpencil
DPRD Badung juga menyoroti keberadaan sekolah-sekolah dengan jumlah siswa sedikit. Meski secara operasional menantang, pemerintah tetap berkomitmen mempertahankan sekolah tersebut demi aksesibilitas pendidikan masyarakat setempat.
“Kalau sekolah-sekolah kecil itu ditutup atau digabung, kasihan siswa karena harus menempuh perjalanan yang jauh. Karena itu, pemerintah tetap mempertahankan sekolah tersebut meskipun jumlah siswanya hanya sekitar 15 hingga 20 orang,” jelas Graha.
Di sektor kebudayaan, DPRD memberikan apresiasi atas alokasi anggaran sekitar Rp 7 miliar untuk Pesta Kesenian Bali (PKB). Graha menekankan bahwa dana tersebut merupakan bentuk investasi jangka panjang bagi identitas Bali. Bukan sekadar beban belanja daerah.
“Anggaran PKB bukan sekadar pengeluaran, tetapi investasi untuk pelestarian seni dan budaya. Jika memang perlu ditingkatkan pada tahun depan, silahkan ajukan. Kami juga mendukung rencana penyelenggaraan kembali Festival Seni Budaya Badung,” katanya.
Dukungan juga mengalir untuk menghidupkan kembali Festival Seni Budaya Badung yang biasanya digelar untuk menyambut Hari Jadi Mangupura. Namun, ia mengingatkan Dinas Kebudayaan agar membenahi mekanisme seleksi duta seni supaya lebih transparan dan merata. Hal ini untuk menghindari adanya seniman yang tampil di banyak kegiatan secara bersamaan (ganda).
Melalui berbagai evaluasi ini, DPRD Badung berharap adanya peningkatan layanan pendidikan dan pembinaan seni budaya yang mampu mendukung pembangunan sumber daya manusia. Sekaligus memperkuat identitas budaya di Kabupaten Badung. Baiq
