BADUNG – balinusra.com | Pemerintah Kabupaten Badung terus bergerak cepat untuk mengatasi masalah kemacetan yang semakin parah di kawasan pariwisata unggulan. Salah satu langkah strategis yang diambil adalah rencana penambahan ruas jalan baru di wilayah Canggu, Kuta Utara, yang dijadwalkan mulai digarap pada tahun 2027.
Bupati Badung, I Wayan Adi Arnawa mengatakan, pengembangan infrastruktur jalan di Kuta Utara sudah masuk dalam kategori mendesak. Hal ini dikarenakan kapasitas jalan yang ada saat ini sudah tidak lagi mampu menampung volume kendaraan yang terus meningkat. Sehingga memicu titik-titik kemacetan di berbagai ruas jalan utama.
Rencana Rute Penambahan Jalan Baru
Proyek penambahan atau pelebaran jalan menuju Canggu ini rencananya akan dimulai dari titik Jalan Gatot Subroto Barat, kemudian menyambung hingga ke arah Mengwi.
“Tahun 2027 kami sudah langsung mengarah ke tengah lagi, dari Jalan Gatot Subroto menuju Canggu dan menuju Mengwitani hingga Werdi Bhuana,” kata Wayan Adi kepada awak media, Selasa (21/7/2026).
Lanjutnya menjelaskan, pembangunan infrastruktur skala besar ini dipastikan akan memakan biaya yang sangat signifikan. Fokus utama anggaran dialokasikan untuk proses ganti rugi atau pembebasan lahan warga yang diperkirakan mencapai Rp 2 triliun.
Meski membutuhkan dana besar, Bupati Badung menilai langkah ini tidak bisa ditunda lagi demi menjaga citra pariwisata Bali di mata dunia.
“Ini perlu uang banyak, hitung-hitungan kami, perlu Rp 2 triliun untuk pembebasan lahan saja,” ungkapnya.
Skema Pembiayaan Andalkan PAD dan Pinjaman PT SMI
Untuk mempercepat realisasi proyek, Pemkab Badung tidak hanya mengandalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemerintah telah menjalin kerjasama strategis dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).
Pada Oktober 2025, komitmen pembiayaan sebesar Rp 2,83 triliun telah ditandatangani untuk mendukung percepatan infrastruktur di Badung. Adi Arnawa memaparkan alasan di balik pengambilan skema pinjaman ini, meskipun PAD Badung merupakan yang tertinggi di Bali.
“Kami pakai skema pinjaman. Kalau kami masih menunggu PAD kan kemungkinan akan lama. Kami menyentuh hal yang prinsip dan ini akan sangat berdampak kepada keberlangsungan pariwisata,” jelasnya.
Penanganan kemacetan menjadi prioritas utama selain isu krusial lainnya seperti pengelolaan sampah, ketersediaan air bersih, dan faktor keamanan. Pemkab Badung menyadari bahwa kenyamanan infrastruktur adalah kunci utama. Mengingat sektor pariwisata merupakan mesin pertumbuhan ekonomi paling vital di wilayah tersebut. Baiq
