DENPASAR – balinusra.com | Sejumlah organisasi masyarakat sipil dan mahasiswa yang tergabung dalam Konsorsium Suara Pemuda Kristen Bali, resmi mendeklarasikan gerakan moral untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi.
Melalui sebuah Manifesto Publik yang dibacakan di Denpasar pada Jumat (10/7/2026), mereka menyuarakan penolakan tegas terhadap praktik penyalahgunaan anggaran negara, politik utang. Serta proyek-proyek yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat.
Respons Terhadap Keserakahan dan Manipulasi Anggaran
Ketua Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Badung, Josua Synocto Hutabarat menegaskan, gerakan ini lahir sebagai respons atas situasi nasional yang diwarnai praktik manipulasi dan keserakahan dalam birokrasi.
Menurutnya, kebijakan publik seharusnya menjadi alat untuk menyejahterakan rakyat, bukan ladang kepentingan kelompok tertentu.
“Di bawah terang Firman Tuhan yang sejati, kami siap berdiri di garis depan untuk menolak budak utang dan bancakan proyek nasional. Serta menuntut etika Ilahi dalam kebijakan publik,” tegas Josua saat membacakan manifesto tersebut.
Soroti Kebijakan Strategis: MBG hingga Harga BBM
Dalam deklarasi tersebut, konsorsium menyoroti beberapa program nasional yang tengah menjadi perhatian public. Seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KMDP), dan kenaikan harga BBM non-subsidi.
Mereka mendesak agar seluruh kebijakan strategis itu dijalankan secara transparan dan akuntabel. Selain itu, mereka menuntut aparat penegak hukum untuk bertindak adil tanpa pandang bulu dalam memberantas korupsi. Hal ini demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.
Konsorsium menyatakan bahwa gerakan ini adalah wadah ilmiah dan rohani yang bertujuan memberikan dampak nyata bagi keadilan.
Mereka juga meminta pemerintah pusat, daerah, hingga DPRD di seluruh Bali untuk membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi pemuda Kristen dan masyarakat sipil sebagai mitra kritis dalam mengawal kebijakan.
Dukungan Akademisi: Suara Kritis dari Kampus
Selain menuntut partisipasi, mereka mendesak adanya pembersihan aparatur sipil negara (ASN) dari praktik korupsi secara berkelanjutan. Dokumen tuntutan ini rencananya akan disampaikan langsung kepada lembaga terkait sebagai bentuk pengawalan reformasi birokrasi.
Dukungan terhadap gerakan ini juga datang dari dunia pendidikan. Rektor Sekolah Tinggi Teologia Cornerstone (STTI-C), Pdt. Dr. David Henry Parera, menyatakan bahwa kampus memiliki tanggung jawab moral untuk melahirkan suara-suara kritis.
“Kita tidak boleh diam. Kalau kita diam, Indonesia akan memiliki masalah. Perlu ada suara-suara kritis yang datang dari dunia kampus,” tegas Henry Parera.
Ia berharap gerakan ini menjadi ruang edukasi dan kontrol sosial agar nilai-nilai integritas dan tata kelola pemerintahan yang bersih semakin kuat di Indonesia. Baiq
