DENPASAR, balinusra.com – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Eddy Mulya, secara resmi membuka Sosialisasi dan Rapat Koordinasi (Rakor) Pengawasan Kota Denpasar Tahun 2026, Rabu (18/2/2026) di Graha Sewakadarma Lumintang.
Kegiatan ini dirancang sebagai ruang bersama untuk memperkuat sinergi dan menyatukan persepsi dalam mengawal pemerintahan agar semakin akuntabel serta berintegritas.
Dalam sambutan Walikota Denpasar yang dibacakannya, Sekda Eddy Mulya menegaskan, pengawasan adalah fondasi utama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani.
Pengawasan tersebut memiliki peran strategis sebagai sistem peringatan dini (early warning system). Tujuannya untuk mencegah praktik korupsi dan meminimalisir potensi persoalan hukum.
Lanjutnya menjelaskan, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Inspektorat hadir bukan untuk mencari kesalahan, melainkan sebagai mitra konsultatif.
Fokus APIP adalah memberikan pendampingan serta pembinaan agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai koridor hokum. Terutama di tengah pengawasan eksternal yang kini semakin ketat.
Menghadapi tantangan tahun 2026 yang semakin kompleks akibat perkembangan teknologi dan dinamika regulasi, fokus pengawasan akan diarahkan pada beberapa poin krusial. Seperti reviu, monitoring, dan evaluasi kinerja perangkat daerah. Pemeriksaan ketaatan dan pengawasan tata kelola desa. Serta peningkatan kapabilitas APIP secara berkelanjutan.
Inspektur Daerah Kota Denpasar, Ni Ketut Dewi Ratih Purnamasari, menambahkan, rapat koordinasi ini diikuti secara daring dan luring oleh seluruh kepala OPD, camat, lurah, perbekel. Serta kepala sekolah SD dan SMP se-Kota Denpasar.
Sinergi lintas sektor ini diharapkan menjadi langkah konkret dalam menciptakan pemerintahan Kota Denpasar yang transparan, profesional, dan bebas dari indikasi fraud. rl/Baiq
