BADUNG – balinusra.com | Kebutuhan air bersih di wilayah Badung Selatan saat ini sudah mencapai 2.000 liter per detik. Namun, kapasitas suplai air yang mampu disediakan saat ini baru berada di angka 800 liter per detik.
Hal tersebut diungkapkan Ketua DPRD Kabupaten Badung, I Gusti Anom Gumanti dalam rapat paripurna dengan agenda utama penyampaian jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi, Senin (9/11/2026).
Rapat paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti, dan dihadiri oleh para wakil ketua, anggota DPRD, Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa, unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah. Serta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Kebutuhan Air Badung Selatan Capai 2.000 Liter
Dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), pemenuhan kebutuhan dasar air bersih di Badung Selatan menjadi salah satu perhatian utama fraksi-fraksi di DPRD.
I Gusti Anom Gumanti mengatakan, seiring dengan masifnya pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Badung, DPRD Badung berencana berkoordinasi dengan jajaran Direksi Perumda Air Minum Tirta Mangutama (PDAM) guna melakukan kajian proyeksi kebutuhan air jangka panjang.
“Nanti kita akan komunikasikan, nanti kita akan lakukan kajian. Kira-kira nanti sejauh apa perkembangan setelah adanya jalan di selatan itu,” ujar Anom Gumanti.
Untuk menutup celah keterbatasan pasokan air tersebut, alokasi penyertaan modal kepada PDAM Tirta Mangutama diharapkan menjadi langkah nyata penyelesaian masalah.
Selain penyertaan modal, lanjut Anom Gumanti, DPRD Badung juga mendorong rencana pembangunan Sea Water Reverse Osmosis (SWRO) atau instalasi pengolahan air laut menjadi air bersih sebagai solusi alternatif.
Syarat Proyek SWRO: AMDAL dan Uji Kelayakan Harus Jelas
Langkah teknologi SWRO dinilai sangat mendesak. Karena ketersediaan air di kawasan estuari semakin terbatas saat musim kemarau. Hal ini berdampak langsung pada penurunan kapasitas distribusi air bersih ke masyarakat.
Pihak legislatif menegaskan kesiapannya untuk mendukung penuh eksekusi proyek SWRO selama memenuhi kriteria teknis dan lingkungan.
Anom Gumanti menggarisbawahi pentingnya studi kelayakan (feasibility study), serta Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sebelum proyek dijalankan.
“Kita harus berani mengambil langkah SWRO ini. Asal feasibility studynya harus jelas, analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) seperti apa. Jika itu dirasa sangat sesuai, tidak mengganggu lingkungan dan dampak sosial. Serta mampu mengatasi kebutuhan air kita ya wajib didukung,” tegasnya.
Tahapan Pembahasan Ranperda Menjadi APBD Badung
Prosedur penyampaian jawaban pemerintah ini merupakan bagian mendasar dari penetapan Ranperda. Berdasarkan Tata Tertib DPRD Tahun 2024 Pasal 9 ayat (3), DPRD berkewajiban membahas Ranperda secara mendalam. Serta memberikan usul, saran, dan kritik membangun sebelum keputusan diambil.
Setelah tahapan pandangan umum ini selesai, pembahasan akan dilanjutkan bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Badung untuk menyepakati penetapan dan persetujuan Ranperda menjadi APBD. Baiq
