MATARAM – balinusra.com | Gubernur Nusa Tenggara Barat, H. Lalu Muhamad Iqbal (Miq Iqbal), menegaskan pentingnya melakukan transformasi besar dalam tata kelola kelautan. Ia menekankan bahwa sudah saatnya NTB beralih dari kebijakan yang bertumpu pada asumsi menjadi kebijakan berbasis data (evidence-based policy), demi menjamin keberlanjutan sumber daya laut.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam pembukaan Pertemuan Tahunan Komite Pengelola Bersama Perikanan (KPBP) ke-1 di Mataram, Selasa (30/6/2026).
Tantangan Pengelolaan WPP 573 dan WPP 713
Sebagai provinsi yang terletak di antara dua Wilayah Pengelolaan Perikanan strategis, yaitu WPP 573 (Samudra Hindia) dan WPP 713 (Laut Flores), NTB memiliki potensi kelautan yang luar biasa besar.
Namun, Gubernur NTB mengakui bahwa tantangan di sektor tersebut tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah sendirian.
“Ini adalah show of willingness dari kami bahwa kami ingin bergandengan tangan, bekerjasama, dan berkoordinasi dengan seluruh sektor. Baik pemerintah, civil society, akademisi, maupun para pelaku usaha,” kata Miq Iqbal terkait visi bersama membangun perikanan NTB yang lebih baik.
Menghapus Kebijakan Berbasis “Insting”
Masalah mendasar yang diidentifikasi adalah keterbatasan data akurat, yang seringkali membuat program pemerintah tidak memberikan dampak optimal. Miq Iqbal menegaskan bahwa dirinya tidak ingin mengambil keputusan hanya berdasarkan perasaan.
“Yang ingin kita bangun adalah kebijakan yang berbasis bukti (evidence-based policy). Sehingga setiap keputusan benar-benar lahir dari data yang valid dan mampu menjawab persoalan masyarakat,” tegasnya.
Untuk mencapai hal ini, Gubernur mengajak perguruan tinggi, lembaga riset, dan NGO untuk berkolaborasi membangun sistem data perikanan yang berkualitas sebagai fondasi pengambilan kebijakan.
Ekosistem Bisnis dan Kesejahteraan Nelayan
Selain penguatan data, konsep perikanan berkelanjutan di NTB diarahkan untuk membangun ekosistem usaha yang sehat. Miq Iqbal menyoroti model bisnis perikanan saat ini yang masih terfragmentasi dan berjalan sendiri-sendiri.
Padahal, keberhasilan sektor ini sangat bergantung pada rantai usaha yang saling menguatkan, mulai dari nelayan hingga industri pengolahan.
Gubernur juga mendorong agar sektor perikanan ditempatkan sebagai bagian dari ketahanan nasional. Sehingga layak mendapatkan dukungan penuh dan perlindungan dari negara, serupa dengan praktik di negara-negara maju.
Daya Saing Global dan Administrasi Nelayan
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, Muslim, ST., M.Si., menambahkan bahwa tata kelola daerah kini diarahkan pada komoditas yang memiliki daya saing global. Salah satu capaian membanggakan adalah keberhasilan pendampingan tuna di WPP 713 oleh MDPI yang meraih sertifikasi internasional dari Marine Stewardship Council (MSC).
Di sisi lain, Pemerintah Provinsi NTB berkomitmen membantu persoalan administratif lebih dari 60 ribu nelayan. Khususnya dalam percepatan penerbitan E-Pas Kecil.
Dokumen ini sangat krusial bagi nelayan untuk dapat mengakses BBM bersubsidi secara legal dan mudah. Dengan kebijakan yang tepat, berbasis data, dan kolaboratif, NTB optimis dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan. Sekaligus menjaga kelestarian laut bagi generasi mendatang. Baiq
