BADUNG-balinusra.com | DPRD Badung bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung menyepakati RAPBD Tahun Anggaran 2027 senilai Rp12,7 triliun lebih. Dalam pembahasan akhir, terjadi sejumlah perubahan postur anggaran, mulai dari kenaikan pendapatan hingga penurunan belanja dan pembiayaan. Kesepakatan tersebut diambil dalam rapat paripurna DPRD Badung, Rabu (11/11/2026), yang dipimpin Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti.
Selain RAPBD 2027, rapat paripurna juga menyepakati tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), yakni penyertaan modal daerah kepada Perumda Air Minum Tirta Mangutama, penyertaan modal daerah kepada PT Penjaminan Kredit Daerah Bali Mandara, serta pencabutan Perda Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
Dalam laporan hasil pembahasan yang dibacakan Wakil Ketua II DPRD Badung I Made Wijaya, pendapatan daerah yang semula dirancang sebesar Rp11,634 triliun lebih meningkat menjadi Rp11,769 triliun lebih. “Kenaikan ini ditopang Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bertambah dari Rp10,904 triliun lebih menjadi Rp10,971 triliun lebih,” ujarnya.
Pendapatan transfer juga mengalami peningkatan dari Rp729,998 miliar lebih menjadi Rp798,014 miliar lebih. Berbeda dengan pendapatan, anggaran belanja justru mengalami penurunan cukup signifikan. Dari rancangan awal Rp13,379 triliun lebih, belanja daerah setelah pembahasan menjadi Rp11,897 triliun lebih atau berkurang sekitar Rp1,48 triliun.
Perubahan juga terjadi pada komponen pembiayaan. Penerimaan pembiayaan turun dari Rp2,614 triliun lebih menjadi Rp935,764 miliar lebih. Sementara itu, pengeluaran pembiayaan berkurang dari Rp869,883 miliar lebih menjadi Rp807,867 miliar lebih.
“Dengan perubahan tersebut, pembiayaan netto yang semula dirancang Rp1,744 triliun lebih menyusut menjadi Rp127,896 miliar lebih,” sebutnya.
Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti mengatakan pengambilan keputusan terhadap RAPBD 2027 merupakan bagian dari tahapan penyusunan anggaran daerah yang harus diselesaikan sebelum tahun anggaran berjalan. Proses tersebut mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah.
Menurut Anom Gumanti, pembahasan hingga persetujuan bersama telah dilaksanakan melalui tahapan dan mekanisme yang berlaku, dengan tetap memperhatikan dasar hukum yang menjadi pedoman penyusunan APBD.
“Astungkara, dari hasil pembahasan sampai pada tingkat memberikan persetujuan sekarang kami sudah melaksanakan proses dan tahapan-tahapan dan sudah berjalan dengan baik, tentu memperhatikan dan mempertimbangkan dengan dasar hukum yang kami sampaikan tadi,” imbuhnya.
Politisi PDI Perjuangan asal Kuta itu menjelaskan, proses tersebut berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, serta Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 tentang Tata Cara Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027.
Sesuai ketentuan, persetujuan bersama terhadap rancangan Perda APBD harus dilakukan paling lambat 30 hari sebelum tahun anggaran dimulai. Setelah disepakati, RAPBD Badung 2027 selanjutnya disampaikan kepada Gubernur Bali untuk dievaluasi.
Sementara itu, tiga Ranperda yang turut disepakati akan menjalani fasilitasi Pemerintah Provinsi Bali sebelum ditetapkan menjadi Perda. Anom Gumanti berharap seluruh proses evaluasi dapat segera diselesaikan sehingga APBD 2027 bisa diberlakukan tepat waktu. Dia menegaskan, anggaran daerah yang telah disepakati harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Badung.
“Astungkara mudah-mudahan dengan APBD 2027 ini tentu yang sangat kami inginkan adalah mampu memberikan asas manfaat bagi masyarakat Badung,” pungkasnya. *
