BADUNG – balinusra.com | Kinerja Perumda Pasar dan Pangan Mangu Giri Sedana Kabupaten Badung menjadi sorotan Komisi III DPRD Badung. Dalam rapat kerja yang digelar Kamis (5/11/2026), jajaran direksi diminta lebih terbuka mengenai kondisi keuangan, pengelolaan pasar, hingga pencapaian target keuntungan perusahaan.
Rapat yang berlangsung di Ruang Gosana II Lantai 2 Gedung DPRD Kabupaten Badung tersebut dipimpin Ketua Komisi III DPRD Badung, I Made Ponda Wirawan. Sejumlah persoalan menjadi perhatian, mulai dari transparansi pengelolaan perusahaan hingga efektivitas penggunaan anggaran.
Komisi III meminta penjelasan terperinci mengenai kondisi keuangan perusahaan, kinerja masing-masing pasar, pengelolaan kepegawaian, serta capaian target laba. DPRD juga mempertanyakan perkembangan nota kesepahaman (MoU) dengan Food Station Jakarta dan kebutuhan anggaran untuk penyehatan perusahaan pada 2027.
Selain itu, perhatian turut diarahkan pada rencana digitalisasi pasar. Komisi III meminta penjelasan mengenai rincian biaya penyusunan master plan digitalisasi pasar yang mencapai sekitar Rp100 juta, termasuk kesesuaiannya dengan target dalam rencana bisnis perusahaan.
Kondisi Pasar Kuta Jadi Perhatian
Persoalan kondisi fisik pasar juga menjadi salah satu sorotan dalam rapat tersebut. Komisi III meminta direksi menjelaskan kondisi pasar yang mencatatkan keuntungan maupun kerugian, sekaligus langkah penanganan yang telah dan akan dilakukan.
Salah satu pasar yang mendapat perhatian khusus adalah Pasar Kuta. Pasar yang berada di kawasan pariwisata internasional itu dinilai masih menghadapi sejumlah persoalan, seperti kebocoran, kondisi becek, dan lingkungan yang kurang tertata.
“Salah satu yang menjadi perhatian adalah Pasar Kuta yang masih mengalami kebocoran, becek dan kondisi lingkungan yang kurang tertata. DPRD menilai pembenahan perlu segera dilakukan mengingat Pasar Kuta berada di kawasan pariwisata internasional,” kata Ponda Wirawan.
Evaluasi Pegawai dan Keuangan Perusahaan
Di bidang kepegawaian, DPRD turut mempertanyakan kesesuaian gaji pegawai dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK). Komisi III juga menyoroti pembatasan jumlah karyawan maksimal 150 orang berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Evaluasi terhadap pegawai dinilai perlu dilakukan dengan memperhatikan kinerja dan produktivitas masing-masing. Langkah tersebut diharapkan dapat mendukung efisiensi sekaligus meningkatkan kinerja perusahaan.
Tidak hanya itu, Komisi III meminta keterbukaan terkait Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK tahun sebelumnya, kejelasan penagihan piutang, serta keseimbangan antara kewajiban utang dan biaya perbaikan pasar. Realisasi target laba perusahaan juga menjadi bagian yang perlu dievaluasi.
Bahkan, pengelolaan pasar yang terus mengalami kerugian, seperti Pasar Tenten, diusulkan untuk dipertimbangkan kembali. Salah satu opsi yang mengemuka adalah menyerahkan pengelolaannya kepada desa adat setempat.
Melalui rapat kerja tersebut, Komisi III DPRD Badung menegaskan bahwa Perumda harus dikelola secara profesional, transparan, dan berorientasi pada peningkatan kinerja. Direksi diharapkan mampu menunjukkan langkah konkret untuk menyehatkan perusahaan, meningkatkan keuntungan, serta memperbesar kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Upaya pembenahan tersebut juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat Kabupaten Badung.
Rapat kerja Komisi III turut dihadiri anggota Komisi III DPRD Badung, yakni I Made Retha, I Nyoman Satria, I Wayan Sandra, I Gusti Ngurah Shaskara, I Made Sumerta, dan I Gede Aryantha.*
