DENPASAR – balinusra.com | Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI terus memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah guna memastikan pembangunan ekonomi yang merata. Upaya ini diwujudkan melalui Rapat Konsultasi DPD RI bersama Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian yang berlangsung di The Meru Sanur, Hotel Bali Beach, Denpasar, Kamis (2/7/2026).
Rapat strategis ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPD RI, Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas. Pertemuan ini turut dihadiri oleh para kepala daerah atau perwakilannya dari berbagai provinsi. Termasuk Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, NTB, NTT, serta Wakil Gubernur Bali, I Nyoman Giri Prasta.
Menjembatani Aspirasi Daerah ke Pemerintah Pusat
GKR Hemas menjelaskan, forum ini merupakan ruang komunikasi vital untuk menyelaraskan program pembangunan nasional dengan kebutuhan spesifik di tingkat regional. Sebagai lembaga legislatif, DPD RI berkomitmen menjadi jembatan bagi aspirasi daerah agar didengar oleh pemerintah pusat.
“Apa yang disampaikan dalam rapat ini akan menjadi bahan pembahasan alat kelengkapan dan komite-komite di DPD RI,” ujarnya.
Hemas menekankan pentingnya kementerian untuk tidak hanya memaparkan kebijakan, tetapi juga mendengarkan kendala nyata yang dihadapi oleh para kepala daerah.
Sementara itu, Sekretaris Kemenko Perekonomian, Susiwijono Moegiarsome, mengapresiasi produktivitas forum ini. Menurutnya, masukan konkret dari pimpinan DPD RI dan kepala daerah sangat berharga sebagai bahan penyempurnaan kebijakan pemerintah pusat.
Fokus Pengembangan Pariwisata dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)
Salah satu poin utama dalam pembahasan adalah pengembangan sektor pariwisata yang disesuaikan dengan karakteristik unik setiap daerah.
Selain itu, strategi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan merata juga menjadi sorotan utama dalam pertemuan tersebut.
Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra, Anggota DPD RI asal Bali, memberikan catatan khusus mengenai pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
Ia menegaskan bahwa KEK tidak boleh hanya mengandalkan sumber daya material, tetapi juga harus mengintegrasikan modal budaya sebagai aset tak benda (intangible asset).
Tantangan Investasi dan Keamanan Ekonomi di Bali
Meskipun Bali menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang positif, Rai Mantra mengingatkan adanya tantangan serius yang perlu segera ditangani.
Beberapa isu krusial yang dibahas meliputi sistem perizinan OSS (Online Single Submission) yang perlu dioptimalkan. Persoalan investasi dan keimigrasian. Serta ancaman kejahatan transnasional, perdagangan orang, dan tindak pidana pencucian uang.
Rai Mantra mendorong agar regulasi pembangunan kawasan ekonomi memberikan perlakuan khusus bagi modal budaya, supaya tetap menjadi pilar utama dalam pembangunan ekonomi nasional. Baiq
