JAKARTA – balinusra.com | Dinamika politik nasional mencapai puncaknya setelah Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka dilaporkan resmi mengajukan pengunduran diri dari jabatannya. Surat pengunduran diri tersebut dikabarkan diserahkan langsung oleh putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo itu kepada Presiden Prabowo Subianto di Pangkalan Udara (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Rabu (11/11/2026) petang.
Kabar pengunduran diri ini dibenarkan oleh Ketua Umum Relawan Projo Budi Arie Setiadi, saat dikonfirmasi oleh awak media. Keputusan politik besar ini terjadi sehari setelah Gibran sempat melakukan pertemuan empat mata dengan Presiden Prabowo selama sekitar 2,5 jam di Istana Kepresidenan, Selasa (10/11/2026) pagi.
Kronologi Penyerahan Surat dan Pertemuan dengan Prabowo
Langkah pengunduran diri Gibran bergulir cepat dalam kurun waktu 48 jam. Pada hari Selasa, 10 November 2026, Gibran bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan selama 2,5 jam.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, membenarkan bahwa dalam forum tersebut Gibran telah menyatakan niatnya untuk mundur menghadapi dinamika putusan peradilan. Prasetyo menegaskan Presiden Prabowo tidak menolak keinginan tersebut, namun memberikan sejumlah arahan dan saran.
Kemudian, hari Selasa Sore, 10 November 2026, Gibran sempat menyatakan ke publik bahwa dirinya akan memperjuangkan keabsahan dokumen pendidikannya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Serta berkoordinasi mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA).
Selanjutnya pada Rabu, 11 November 2026, di tengah desakan politik yang semakin menguat, Gibran Rakabuming secara resmi menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada Presiden Prabowo di Lanud Halim Perdanakusuma.
Duduk Perkara: Putusan Mahkamah dan Hak Menyatakan Pendapat DPR
Latar belakang mundurnya Gibran berakar dari persoalan hukum mengenai berkas administrasi pencalonannya pada Pilpres 2024 lalu.
Dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 6 Oktober 2026, menyatakan tidak menemukan bukti kepemilikan ijazah, atau dokumen tanda kelulusan sekolah luar negeri milik Gibran yang dapat disetarakan dengan SLTA di Indonesia.
Kemudian, Putusan Mahkamah Agung (MA) tanggal 30 Oktober 2026 mengabulkan permohonan kasasi H.M. Subhan Palal terhadap Kemendikdasmen, yang membatalkan dan menyatakan Surat Keterangan (Suket) penyetaraan pendidikan SLTA milik Gibran tidak sah. Serta memerintahkan penarikan dokumen untuk dimusnahkan.
Putusan ganda peradilan tersebut menyulut eskalasi politik di parlemen. Sebanyak 120 anggota DPR RI dari delapan fraksi resmi menandatangani usulan pengajuan Hak Menyatakan Pendapat (HMP). Pengajuan tersebut untuk menginisiasi pemakzulan terhadap Gibran. Karena dinilai telah kehilangan syarat formil sebagai wakil presiden.
Delapan fraksi pengusul tersebut mencakup PDIP, Golkar, Gerindra, PKB, NasDem, PKS, PAN, dan Demokrat.
Langkah Gibran yang awalnya berniat melawan lewat PTUN juga menuai kritik tajam dari pakar hukum tata negara, Denny Indrayana.
Denny menilai upaya tersebut sebagai bentuk ketidakpatuhan terhadap putusan MK yang final and binding. Serta putusan MA yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrah).
Mekanisme Konstitusional: Apa yang Terjadi Usai Wapres Mundur?
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menjelaskan, pengunduran diri wakil presiden tunduk pada mekanisme Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 serta ketentuan UU MD3.
Pengunduran diri secara formal harus disampaikan secara tertulis kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk menyatakan terjadinya kekosongan kursi wapres.
Selambat-lambatnya dalam tempo 60 hari sejak terjadinya kekosongan, MPR wajib menggelar sidang paripurna untuk memilih Wakil Presiden RI baru.
Presiden Prabowo Subianto nantinya akan menyodorkan dua nama calon wakil presiden pengganti kepada pimpinan MPR beserta berkas persyaratannya. Batas waktunya paling lambat 14 hari sebelum sidang digelar.
Anggota MPR bersidang untuk memilih salah satu dari dua kandidat tersebut. Calon peraih suara terbanyak resmi dilantik sebagai wapres baru. Baiq
