BADUNG – balinusra.com | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung, memberikan sinyal positif terhadap rencana peningkatan alokasi belanja infrastruktur dalam anggaran perubahan tahun 2026. Dalam Rapat Paripurna yang digelar Kamis (13/8/2026), DPRD membahas Penjelasan Bupati Badung terkait Rancangan Perubahan KUA-Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2026 yang menitikberatkan pada penguatan fasilitas publik.
Ketua DPRD Badung, I Gusti Anom Gumanti mengungkapkan, porsi belanja infrastruktur dalam rancangan tersebut mengalami kenaikan signifikan mencapai 59,80 persen. Angka ini meningkat dibandingkan pembahasan sebelumnya yang memproyeksikan porsi infrastruktur pada kisaran 55 persen untuk tahun anggaran 2027.
Pihaknya menilai peningkatan ini sebagai langkah strategis untuk memperkuat infrastruktur jalan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat dan dunia usaha. Pembangunan jalan menjadi prioritas karena mobilitas yang lancar akan mendukung kekuatan ekonomi Kabupaten Badung.
Menanggapi kebijakan tersebut, Anom Gumanti menyatakan dukungannya terhadap langkah eksekutif. “Kita hormati, kita hargai dan kita dukung tentunya Bapak Bupati,” tegasnya usai rapat di Ruang Sidang Utama Gosana.
Kemampuan Fiskal dan Kepentingan Rakyat
Meski memberikan apresiasi besar, DPRD Badung memberikan catatan kritis agar pemerintah daerah tetap waspada terhadap kemampuan fiskal daerah. Pengelolaan keuangan harus dilakukan secara cermat. Terutama terkait skema pembiayaan dan kemampuan daerah dalam memenuhi kewajiban utang agar tetap berada dalam koridor yang sehat.
Anom Gumanti menekankan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan harus berorientasi pada kesejahteraan masyarakat luas.
“Disamping itu, kami tetap memberikan saran kepada Bapak Bupati agar selalu di dalam pengelolaan keuangan daerah ini betul-betul memperhatikan kepentingan rakyat,” ujar Anom Gumanti.
Optimisme PAD Sektor Pariwisata
DPRD Badung melihat adanya potensi besar untuk menopang anggaran tersebut melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Khususnya dari sektor pariwisata yang terus menunjukkan tren positif setiap triwulan.
Mengenai risiko utang, Anom Gumanti menjelaskan pentingnya kalkulasi yang matang.
“Kita harus hitung kemampuan daerah kita, kemampuan bayar utangnya. Tetapi kalau kita melihat data yang kita punya, setiap triwulan ini PAD kita di sektor pariwisata cenderung meningkat terus,” jelasnya.
Terkait adanya penurunan pada pendapatan transfer dari pusat, DPRD meminta pemerintah daerah tidak bersikap pesimistis. Badung dinilai memiliki kemandirian fiskal yang kuat, namun tetap mendapat dukungan proporsional dari pemerintah pusat.
“Kita juga tidak bisa pesimis masalah itu. Apapun itu, kita bersyukur di Badung ini sampai memiliki kemampuan secara mandiri. Juga ada sokongan dari pemerintah pusat,” tambah Gumanti.
Harapan Infrastruktur Berkualitas
Sebagai penutup, DPRD Badung menegaskan bahwa tantangan utama dari besarnya porsi belanja infrastruktur 59,80 persen ini adalah efektivitas hasil pembangunan di lapangan.
Pengelolaan anggaran yang hati-hati dan terukur diharapkan mampu menghasilkan fasilitas publik yang tahan lama dan bermanfaat nyata.
“Tantangan berikutnya adalah memastikan besarnya anggaran tersebut benar-benar menghasilkan infrastruktur yang berkualitas. Serta memberikan manfaat bagi masyarakat dan dunia usaha,” pungkasnya. Baiq
