BADUNG, balinusra.com – Fraksi Partai Golkar DPRD Badung, mendorong Pemerintah Kabupaten Badung untuk memberikan perhatian yang lebih serius terhadap sektor pertanian sebagai penyeimbang ketergantungan daerah pada sektor pariwisata. Langkah ini dinilai mendesak guna menciptakan struktur ekonomi yang lebih tangguh dan berkelanjutan bagi masyarakat Badung.
Pandangan strategis tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Badung dengan agenda Pandangan Umum Fraksi terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Senin (13/7/2026).
Pertanian sebagai Penyeimbang Ekonomi Pariwisata
Ketua Fraksi Golkar DPRD Badung, IGN Saskara, menyoroti struktur pendapatan daerah yang saat ini masih didominasi oleh industri pariwisata. Menurutnya, penguatan sektor pertanian sangat penting agar perekonomian Badung lebih siap menghadapi dinamika global di masa depan.
“Pendapatan Badung saat ini masih sangat bergantung pada sektor pariwisata. Karena itu, kami memandang harus memperkuat sektor pertanian sebagai penyeimbang, sekaligus mampu memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah,” kata Saskara.
Selain meningkatkan produksi, penguatan sektor ini bertujuan untuk menjaga keberlanjutan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).
Saskara menegaskan bahwa peningkatan kesejahteraan petani adalah kunci utama untuk menekan laju alih fungsi lahan yang kian masif.
“Kalau kesejahteraan petani tidak ditingkatkan, godaan untuk menjual lahan akan semakin besar. Karena itu, pemerintah perlu memberikan perhatian khusus agar sektor pertanian tetap bertahan dan berkembang,” tambahnya.
Masalah Kualitas Tanah dan Bantuan Dolomit
Selain isu ekonomi makro, Fraksi Golkar juga menyoroti kendala teknis yang petani hadapi di lapangan. Anggota Fraksi Golkar, Made Suparta, mengungkapkan adanya penurunan kualitas lahan akibat tingkat keasaman tanah yang meningkat, dan berdampak langsung pada hasil panen.
“Keasaman tanah di sejumlah wilayah sudah cukup tinggi sehingga memengaruhi hasil panen. Pemerintah perlu membantu petani dengan program perbaikan tanah. Misalnya bantuan dolomit agar produktivitas pertanian meningkat,” jelas Suparta.
Guna memberikan rasa aman bagi para produsen pangan, pihaknya juga mendorong pemerintah untuk memperkuat skema perlindungan bagi petani yang terdampak gagal panen. Baik melalui subsidi langsung maupun program asuransi pertanian.
“Kami berharap ada jaminan perlindungan bagi petani ketika mengalami gagal panen, baik melalui subsidi maupun asuransi pertanian. Dengan begitu, petani memiliki kepastian dan tetap semangat mengelola lahannya,” katanya.
Fraksi Golkar berharap masukan-masukan tersebut menjadi prioritas Pemkab Badung dalam menyusun kebijakan pembangunan, agar sektor pertanian benar-benar menjadi pilar ekonomi daerah di tengah dominasi pariwisata.
Evaluasi Realisasi Belanja APBD 2025
Di sisi lain, Fraksi Golkar turut memberikan catatan kritis terhadap realisasi belanja daerah tahun 2025 yang baru mencapai Rp 8,3 triliun atau 64,5 persen dari target. Rendahnya realisasi belanja modal yang hanya menyentuh angka 47,19 persen sebagai indikator belum optimalnya program pembangunan.
“Hal tersebut mencerminkan bahwa alokasi dan penyerapan anggaran belum mampu menghasilkan output pembangunan yang optimal, sesuai prinsip value for money,” tegas perwakilan fraksi tersebut.
Menyikapi kondisi ini, Golkar mendesak pemerintah untuk segera melakukan percepatan realisasi belanja. Terutama pada sektor infrastruktur yang memiliki dampak langsung terhadap pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi daerah. Baiq
