DENPASAR – balinusra.com | Provinsi Bali resmi terpilih sebagai daerah percontohan (piloting) dalam program transformasi digitalisasi bantuan sosial (bansos) nasional. Gubernur Bali, Wayan Koster, menyatakan komitmen penuh untuk mempercepat pelaksanaan program ini demi mewujudkan penyaluran bantuan yang lebih transparan dan akuntabel.
Komitmen tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Perluasan Piloting Digitalisasi Bansos di Jakarta, Selasa (30/6/2026), yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
Bali Jadi Pilot Project Transformasi Digital Perlinsos
Gubernur Koster menyampaikan apresiasinya atas kepercayaan pemerintah pusat yang menunjuk Bali sebagai salah satu dari 43 kabupaten/kota percontohan.
Menurutnya, digitalisasi perlindungan sosial (perlinsos) sangat krusial agar bantuan dapat tersalurkan secara tepat sasaran.
“Kami memandang program ini sangat penting untuk penyaluran bansos yang lebih tepat sasaran dan akuntabel. Jadi, kami sangat mendukung program ini,” kata Koster.
Target Utama Percepatan Bansos Bali
Meskipun sempat terkendala banyaknya hari raya dalam dua minggu terakhir yang memengaruhi jumlah pendaftar, Gubernur Koster optimis dapat mengejar ketertinggalan. Ia telah menyiapkan tahapan konkret untuk mempercepat proses pendaftaran agar selesai tepat waktu.
Penyelesaian pendaftaran ditargetkan rampung paling lambat akhir Juli 2026. Penguatan jumlah agen pendamping hingga menjangkau wilayah banjar untuk mempercepat proses di lapangan.
Pemerintah provinsi juga melakukan persiapan matang menyambut rencana kunjungan kerja Presiden RI ke Bali pada Juli mendatang untuk meninjau progres digitalisasi ini.
Dukungan Pemerintah Pusat dan Visi GovTech
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, memberikan apresiasi atas keseriusan Bali dalam mengawal program ini. Luhut berharap seluruh pendaftaran rampung pada Agustus. Sehingga peluncuran program secara menyeluruh dapat dipercepat.
Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian menjelaskan, langkah ini merupakan bagian dari pemanfaatan Digital Public Infrastructure (DPI). Percepatan diharapkan menjadi landasan utama bagi pengembangan Government Technology (GovTech) di Indonesia. Tujuannya untuk memastikan efektivitas program perlindungan sosial bagi masyarakat.
Rapat ini juga dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi Negara. Termasuk Menteri PANRB Rini Widyantini, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh. Serta Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti. Baiq
