DENPASAR – balinusra.com | Kondisi pesisir Pulau Serangan kini tengah menjadi perhatian serius. Anggota Pansus TRAP DPRD Bali, I Nyoman Oka Antara, menyoroti meningkatnya ancaman abrasi dan semakin sempitnya ruang hidup masyarakat lokal akibat pengembangan kawasan oleh PT Bali Turtle Island Development (BTID).
Dalam rapat dengar pendapat, Oka Antara mendesak perusahaan agar tidak hanya mengamankan kawasan investasinya, tetapi juga peduli terhadap dampak lingkungan di lahan milik warga sekitar.
Abrasi Mengancam Lahan Warga di Sekitar Proyek BTID
Menurut Oka Antara, pembangunan pelindung pantai berupa pagar batu di area BTID justru berdampak buruk bagi wilayah di sekitarnya. Hal ini menyebabkan tanah milik warga menjadi rentan terhadap pengikisan air laut, karena tidak memiliki perlindungan serupa.
“Di sebelahnya ini tanah milik warga. Di sana sudah tidak terpelihara lagi. Abrasi, jukungnya parkir sudah 15 meter dari pantai, malah ada 20 meter,” ungkapnya saat meninjau kondisi di lapangan pada Senin (11/5/2026).
Oka menilai bahwa pengamanan yang dilakukan BTID bersifat eksklusif, dan mengabaikan nasib masyarakat di sebelah kawasan tersebut.
Masyarakat Keluhkan Hilangnya Mata Pencaharian
Selain masalah lingkungan, pengembangan kawasan ini disebut telah memutus rantai ekonomi warga lokal. Sejak awal, proyek BTID diharapkan mampu menghadirkan manfaat ekonomi. Namun kenyataannya banyak warga yang mengeluh kehilangan sumber penghidupan mereka.
Oka Antara menyebut beberapa kesulitan utama yang warga Serangan hadapi saat ini. Seperti sulit mencari udang dan kepiting sebagai komoditas utama, aktivitas parkir jukung yang semakin sulit dilakukan. Serta munculnya keresahan terkait pemasangan pelampung dan aktivitas di kawasan pesisir.
Ia pun mengingatkan BTID untuk tidak menutup mata terhadap karakter sosial dan budaya masyarakat Serangan. Karena pembangunan seharusnya sejalan dengan kebiasaan dan kultur lokal yang sudah ada sejak lama.
“Marilah sama-sama memahami apa kepentingan masyarakat di sana, apa kebiasaan masyarakat di sana, apa kultur masyarakat di sana. Tolong perhatikan,” tegas politisi tersebut.
Persoalan ini mencuat ke publik setelah adanya laporan langsung dari warga yang merasa ruang hidupnya terganggu oleh aktivitas pembangunan di pesisir. Baiq
