DENPASAR – balinusra.com | Pemerintah Kota Denpasar terus berkomitmen meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dengan memperkuat keamanan pangan. Mewakili Walikota Denpasar, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Eddy Mulya, secara resmi membuka agenda Advokasi Kelembagaan Desa Pangan Aman, Sekolah dengan Pembudayaan Keamanan Pangan, serta Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas di Gedung Santi Graha, Rabu (22/4/2026).
Langkah strategis yang diinisiasi oleh Balai Besar POM (BBPOM) di Denpasar ini ditandai dengan penandatanganan komitmen bersama lintas sektor.
Hadir dalam kesempatan tersebut Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar, Anak Agung Gede Wiratama. Serta Plt. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Denpasar, A.A. Ngurah Oka Wiranata.
Pemkot Bali Perkuat Keamanan Pangan, Fokus Tiga Entitas
Dalam arahannya, Sekda Eddy Mulya menggarisbawahi bahwa kunci keberhasilan keamanan pangan terletak pada tiga pilar utama, desa, pasar, dan satuan pendidikan. Ketiga entitas tersebut sebagai motor penggerak edukasi dan sosialisasi yang paling dekat dengan keseharian masyarakat.
“Melalui advokasi ini, kami ingin memastikan masyarakat semakin sadar akan pentingnya keamanan pangan. Mulai dari tahap produksi, distribusi, hingga meja makan,” ujar Eddy Mulya.
Ia juga menegaskan bahwa kolaborasi yang kuat antar perangkat daerah sangat krusial untuk menjadikan Denpasar sebagai kota yang unggul dan berwawasan lingkungan.
Target Intervensi Keamanan Pangan Denpasar 2026
Meskipun tengah menghadapi tantangan efisiensi anggaran, BBPOM di Denpasar telah menetapkan target prioritas untuk tahun 2026.
Plt. Kepala BBPOM di Denpasar, Made Ery Bahari Hantana, menjelaskan, program ini akan difokuskan pada beberapa wilayah spesifik di Kota Denpasar.
- Tiga Desa & Satu Kelurahan: Desa Sumerta Kelod, Sidakarya, Padangsambian Kelod, dan Kelurahan Peguyangan.
- Sektor Pendidikan: Intervensi langsung pada 13 sekolah (SD, SMP, SMA) melalui Program Jajanan Anak Sekolah (PJAS), serta sosialisasi ke 30 sekolah lainnya.
- Sektor Pasar: Fokus intervensi dilakukan di Pasar Padangsambian.
Tantangan Cakupan Program Pangan di Bali
Berdasarkan data hingga tahun 2025, cakupan program keamanan pangan dinilai masih perlu ditingkatkan secara signifikan. Di tingkat Provinsi Bali, cakupan desa baru menyentuh angka 12 persen dan pasar 3 persen.
Sementara untuk kategori sekolah, angka di tingkat provinsi berada di 3,71 persen, namun di Kota Denpasar sendiri masih tercatat 0 persen.
“Kami membutuhkan dukungan anggaran dan sinergi lintas sector. Tujuannya agar desa, sekolah, dan pasar dapat mandiri dalam menjaga keamanan pangan di lingkungannya secara berkelanjutan,” tutur Made Ery Bahari Hantana.
Pemerintah berkewajiban menjamin ketersediaan pangan yang tidak hanya terjangkau, tetapi juga bermutu dan bergizi seimbang. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012.
Melalui pengawasan dan edukasi yang konsisten, Pemkot Denpasar optimis tingkat kesehatan masyarakat akan terus meningkat seiring dengan terjaminnya keamanan produk pangan yang beredar. Baiq
