DENPASAR – balinusra.com | Menjaga keamanan dan ketertiban adalah kunci utama untuk mempertahankan posisi Bali sebagai destinasi pariwisata dunia. Gubernur Bali, Wayan Koster, menegaskan pentingnya sinergi antara unsur keamanan dan pemerintah guna memastikan Pulau Dewata tetap kondusif di tengah dinamika media sosial yang berkembang pesat.
Dalam Rapat Koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Jayasabha, Selasa (28/7/2026), terungkap bahwa kondisi Bali secara umum dinyatakan aman dan terkendali oleh jajaran Polda Bali, Kodam IX/Udayana, hingga pihak Imigrasi.
Jangan Terpancing Isu di Media Sosial
Gubernur Koster mengingatkan masyarakat agar tidak mudah menyimpulkan kondisi keamanan hanya berdasarkan pemberitaan di media sosial. Menurutnya, informasi yang beredar sering kali diambil dari berbagai sudut pandang yang belum tentu menggambarkan fakta secara utuh.
“Beberapa isu yang muncul dalam pemberitaan di media sosial pun terkadang tidak sesuai dengan faktanya,” kata Koster.
Ia menegaskan, pemerintah terus melakukan evaluasi rutin guna memastikan sektor pariwisata tetap stabil dan aman bagi wisatawan maupun warga lokal.
Salah satu poin krusial yang dibahas dalam rapat tersebut adalah maraknya tindakan main hakim sendiri. Seperti halnya kasus yang menimpa seorang terduga pencuri di Desa Baturiti, Tabanan.
Gubernur Koster mengimbau masyarakat untuk tidak mengambil tindakan sendiri dan menyerahkan seluruh proses hukum kepada aparat yang berwenang.
Untuk mencegah masalah tersebut terulang, Gubernur akan berkoordinasi dengan kepala desa di seluruh Bali. Serta Bendesa Adat untuk memberikan pemahaman hukum kepada warga.
Kesadaran warga untuk menahan diri dan menghormati proses hukum dinilai sebagai benteng utama ketertiban masyarakat.
Ekonomi Bukan Alasan Melanggar Hukum
Menanggapi isu bahwa tekanan ekonomi menjadi pemicu tindakan kriminal, Koster menegaskan bahwa Pemprov Bali bersama pemerintah pusat telah menjalankan berbagai program bantuan sosial dan pengentasan kemiskinan.
Menurutnya, pemberdayaan ekonomi dilakukan secara merata di seluruh desa di Bali. Sehingga persoalan ekonomi tidak semestinya menjadi alasan untuk melakukan tindakan melanggar hukum.
Selain menyoroti isu kriminalitas, Gubernur juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang terkait aktivitas komunitas tertentu. Seperti komunitas pelari WNA yang sempat ramai diperbincangkan. Pemerintah memastikan akan terus memantau seluruh aktivitas agar tetap sesuai dengan aturan yang berlaku.
Bagi Bali, keamanan bukan hanya soal ketertiban umum, tetapi juga menyangkut kepercayaan dunia internasional. Oleh karena itu, menjaga Bali tetap kondusif adalah tanggung jawab kolektif antara pemerintah, aparat, desa adat, dan seluruh lapisan masyarakat. Baiq
