JAKARTA – balinusra.com | Direktorat Jenderal Imigrasi resmi bekerja sama dengan Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara Institut Teknologi Bandung (FTMD ITB), untuk mengembangkan sistem “Pagar Digital”. Inovasi ini bertujuan untuk memperketat pengawasan perbatasan melalui teknologi drone karya anak bangsa.
Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko mengatakan, inisiasi ini muncul dari kebutuhan untuk memantau wilayah perbatasan darat Indonesia yang mencapai 3.111 km.
Saat ini, jumlah Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dan Pos Lintas Batas (PLB) masih sangat terbatas dibandingkan luasnya wilayah yang rawan perlintasan ilegal.
Berdasarkan data periode Januari hingga April 2026, terdapat 679.867 pelintas resmi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Darat. Namun, tantangan utama tetap berada pada jalur-jalur tikus yang sering dimanfaatkan untuk kejahatan lintas batas. Seperti Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), penyelundupan manusia, dan penyelundupan komoditas ilegal.
Teknologi Drone HALE dan Mantis: Solusi Patroli Udara 24 Jam
Sistem Pagar Digital akan menggunakan drone hasil pengembangan ITB dan PT Dirgantara Indonesia (PT DI) yang mampu beroperasi nonstop menggunakan tenaga panel surya. Strategi pengawasan ini mengombinasikan dua jenis pesawat tanpa awak:
- Drone HALE (High-Altitude Long-Endurance): Terbang di ketinggian 1.000 meter untuk pemantauan perimeter jarak jauh selama 24 jam.
- Drone Mantis: Digunakan untuk pendekatan taktis dan intersep visual jarak pendek jika terdeteksi pergerakan mencurigakan.
Prioritas pengawasan darat akan difokuskan pada wilayah Kalimantan, Papua, dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Sementara itu, untuk wilayah laut, fokus ke Kepulauan Riau dan Batam.
Keunggulan Pagar Digital bagi Kedaulatan Negara
Hendarsam menjelaskan bahwa teknologi ini memberikan kesadaran situasional (situational awareness) secara real-time. “Jika drone mendeteksi aktivitas di titik buta (blind spot), maka sistem akan langsung mengirimkan koordinat ke petugas terdekat. Sehingga memangkas waktu respons patroli,” jelasnya.
Selain lebih hemat biaya dibandingkan pesawat berawak, program ini merupakan langkah menuju kemandirian siber dan teknologi nasional. Kolaborasi antara Imigrasi, ITB, dan PT DI memastikan pengawasan kedaulatan Indonesia tidak bergantung pada sistem asing.
Dengan mengamankan jalur tidak resmi, pemerintah berharap dapat meminimalkan celah bagi pelaku TPPO dan pelintas ilegal secara berkelanjutan. Baiq
