KLUNGKUNG – balinusra.com | IDEP Selaras Alam melalui Program Bali Mandala resmi mendiseminasikan hasil kajian mendalam mengenai potensi risiko bencana dan dampak perubahan iklim di empat desa di Bali. Kajian ini memberikan sejumlah rekomendasi strategis guna memperkuat kapasitas pemerintah desa dalam merencanakan, dan menganggarkan upaya pengurangan risiko bencana secara berkelanjutan.
Empat desa yang menjadi fokus Program Bali Mandala adalah Desa Manukaya dan Desa Pejeng Kelod di Kabupaten Gianyar. Serta Desa Labasari dan Desa Nawakerti di Kabupaten Karangasem.
Penguatan Perencanaan Desa yang Inklusif
Manager Program IDEP Selaras Alam, Rodearni Purba menjelaskan, kajian ini bertujuan membantu pemerintah desa memperkuat aspek perencanaan, kelembagaan, dan penganggaran. Langkah ini krusial agar desa lebih mampu melindungi masyarakat dari ancaman bencana akibat perubahan iklim.
Selain itu, program tersebut juga mendorong keterlibatan aktif seluruh lapisan masyarakat. Termasuk kelompok rentan yang sering terabaikan dalam pengambilan keputusan.
“Kami ingin memastikan proses perencanaan, penguatan kelembagaan, hingga penganggaran dapat menjangkau seluruh masyarakat. Terutama kelompok penyandang disabilitas, perempuan, dan lanjut usia yang selama ini kurang mendapat ruang untuk menyampaikan aspirasi,” kata Purba, Selasa (28/7/2026), di Klungkung.
Tantangan Regulasi Nasional dan Tata Kelola Anggaran
Salah satu temuan utama dalam kajian ini adalah perlunya sinkronisasi regulasi di tingkat nasional agar selaras dengan kebutuhan nyata di tingkat desa.
Purba menilai komitmen kuat dari pemerintah desa tidak akan maksimal tanpa dukungan kebijakan nasional yang memberi ruang luas bagi pengalokasian anggaran berbasis risiko.
“Percuma jika motivasi dan aspirasi di tingkat desa sangat kuat, sementara kebijakan di tingkat nasional tidak mendukung. Regulasi perlu lebih mencerminkan kondisi di lapangan agar desa memiliki peluang lebih besar dalam mengurangi risiko bencana,” tegasnya.
IDEP Selaras Alam mengakui adanya tantangan dalam mendorong isu perubahan iklim di tingkat desa, jika belum mendapat dukungan regulasi yang memadai dari pemerintah pusat.
Karakteristik Bencana di Gianyar dan Karangasem
Hasil kajian juga memetakan perbedaan karakteristik ancaman bencana di setiap wilayah. Kabupaten Gianyar yang memiliki risiko bencana hidrometeorologi tinggi, seperti banjir dan tanah longsor.
Sedangkan Kabupaten Karangasem lebih rentan terhadap kekeringan berkepanjangan dan potensi banjir akibat cuaca ekstrem.
Peneliti dari Sinexus, Iqbal Fadrullah menambahkan, meski regulasi desa sudah cukup responsif terhadap isu kebencanaan, hambatan utama justru terletak pada tata kelola penganggaran.
“Permendes sebenarnya sudah membuka ruang berbagai kegiatan yang dapat desa lakukan desa. Namun, pada tata kelola penganggaran yang diatur melalui Permendagri, integrasi tersebut belum sepenuhnya tercermin. Sehingga inovasi di tingkat desa sulit masuk ke dalam dokumen perencanaan,” ungkap Iqbal.
Rekomendasi Pembangunan Berbasis Risiko
Iqbal mencontohkan, pengadaan bibit pohon untuk penghijauan di daerah rawan bencana yang seringkali belum dianggap sebagai strategi pengurangan risiko bencana (PRB). Karena tidak terintegrasi dalam sistem anggaran.
Kajian ini menyoroti bahwa banyak desa masih terjebak dalam penggunaan “template” nasional yang bersifat administratif. Sehingga abai terhadap analisis risiko dan potensi lokal.
“Kami ingin mendorong agar proses perencanaan desa benar-benar dibangun berdasarkan pendekatan berbasis risiko, kerentanan, potensi, dan kapasitas masyarakat. Sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih efektif dalam menghadapi perubahan iklim maupun bencana,” pungkas Iqbal. Baiq
