DENPASAR – balinusra.com | Gubernur Bali, Wayan Koster, memberikan instruksi tegas kepada seluruh jajaran perangkat daerah untuk bekerja ekstra keras dalam mengejar realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026.
Penekanan ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi dan Optimalisasi Pendapatan Daerah di Gedung Kertha Sabha, Denpasar, Selasa (18/8/2026).
Inovasi dan Legacy: Pesan Koster untuk OPD Penghasil
Dalam arahannya, Gubernur Koster menegaskan bahwa kesuksesan program pembangunan sangat bergantung pada dukungan anggaran yang kuat. Ia meminta jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali tidak hanya bekerja secara rutinitas atau “biasa-biasa saja”.
“Jangan kerja biasa-biasa saja. Datang jam delapan, pulang jam empat,” tegas Gubernur Koster sembari memotivasi perangkat daerah untuk menciptakan legacy, atau warisan yang membanggakan bagi organisasi maupun Pemprov Bali.
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penghasil didorong untuk melahirkan berbagai terobosan inovatif demi meningkatkan realisasi pendapatan daerah.
Update Realisasi PAD Bali per Agustus 2026
Berdasarkan data yang dipaparkan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Bali, I Dewa Tagel Wirasa, realisasi PAD Bali menunjukkan tren positif namun perlu terus dipacu.
Hingga 14 Agustus 2026, realisasi PAD tercatat mencapai Rp 2.499.175.145.467 atau sekitar 58,95 persen dari target induk sebesar Rp 4.239.252.167.568.
Pemasukan ini bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Serta dari lain-lain pendapatan yang sah.
Rakor ini sendiri merupakan tindak lanjut dari kesepakatan pada April 2026 untuk menambah target pendapatan sebesar 10 persen pada tiap OPD penghasil.
Strategi Jemput Bola dan Pola Pengelolaan Swasta
Gubernur Koster memberikan perhatian khusus kepada sejumlah OPD penghasil, di antaranya Bapenda, BPKAD, Disparda. Hingga beberapa rumah sakit milik daerah seperti RS Mata Bali Mandara dan RSU Bali Mandara.
Dua strategi utama yang diinstruksikan oleh Gubernur adalah layanan publik yang berpotensi dikembangkan secara komersial diminta untuk dikelola secara profesional meniru pola kerja swasta.
Khusus untuk Bapenda Bali, Gubernur mendorong penguatan pola jemput bola guna mengejar penunggak pajak kendaraan bermotor agar segera memenuhi kewajiban mereka. Baiq
