BADUNG, balinusra.com – Bupati Badung, I Wayan Adi Arnawa, menghadiri Rapat Paripurna Masa Persidangan Ketiga DPRD Kabupaten Badung Tahun Sidang 2025–2026 di Ruang Sidang Utama DPRD Badung, Senin (13/07/2026). Agenda utama rapat ini adalah Penyampaian Pandangan Umum Fraksi di DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Badung Tahun 2025.
Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Badung, I Gusti Anom Gumanti, dengan didampingi jajaran Wakil Ketua DPRD. Serta dihadiri oleh Sekretaris Daerah IB Surya Suamba dan unsur Forkopimda lainnya.
Sinergi Eksekutif dan Legislatif dalam Pengelolaan Keuangan Daerah
Dalam persidangan tersebut, setiap fraksi di DPRD Badung memberikan pandangan umum, masukan. Serta catatan strategis untuk menyempurnakan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah.
Bupati Adi Arnawa menyampaikan rasa terima kasih atas kemitraan konstruktif yang ditunjukkan oleh pihak legislatif.
“Secara prinsip saya mendengar dari beberapa pandangan umum dari fraksi secara umum menyetujui bahwa ranperda itu disahkan, tentu setelah mendapat evaluasi dan verifikasi dari Gubernur Bali nantinya. Baru kita tetapkan dalam bentuk peraturan daerah. Kemudian, dari persetujuan yang disampaikan oleh fraksi-fraksi, ada juga beberapa catatan yang kami lihat dan kami perhatikan terkait beberapa hal yang memang ini sangat beririsan dengan keberadaan pariwisata kita di Bali secara umum, dan Badung khususnya,” ujarnya.
Catatan Strategis DPRD: Masalah Kemacetan hingga Ojek Online Liar
Selain memberikan lampu hijau terhadap Raperda APBD 2025, DPRD Badung juga menyoroti berbagai isu krusial yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat dan sektor pariwisata.
Beberapa isu utama yang menjadi perhatian meliputi kemacetan lalu lintas, estetika penataan kabel, penanganan sampah, banjir, hingga masalah kriminalitas.
Bupati Adi Arnawa menegaskan komitmen pemerintah untuk segera menindaklanjuti saran-saran tersebut melalui langkah-langkah nyata.
“Termasuk juga adanya indikasi bahwa banyaknya ojek-ojek online yang liar yang memang harus ditertibkan. Terhadap semua itu, apa yang disampaikan oleh fraksi catatan-catatan tadi tentu saya selaku pemerintah menyampaikan terimakasih dan apresiasi kepada DPRD. Yang pertama yang sudah menyetujui, yang kedua memberikan beberapa saran-saran kepada kami pemerintah untuk mengambil langkah-langkah cepat. Tentu kami akan segera melakukan langkah-langkah seperti itu juga dan dan terbukti juga mungkin bahwa saat ini sedang on progress sekarang beberapa infrastruktur yang kami sedang bangun,” jelasnya.
Penataan infrastruktur yang saat ini sedang berjalan menjadi bukti keseriusan Pemerintah Kabupaten Badung dalam merespons aspirasi dewan demi kenyamanan wisatawan dan kesejahteraan masyarakat lokal. Baiq
