MANGUPURA — balinusra.com | Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Badung, secara resmi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2026. Meski memberikan persetujuan, Gerindra menyertakan sejumlah catatan strategis. Terutama terkait percepatan pembangunan infrastruktur penunjang pariwisata dan penanganan ancaman banjir.
Sikap resmi tersebut disampaikan oleh Ketua Fraksi Gerindra, I Wayan Puspa Negara, saat membacakan Pandangan Umum (PU) fraksinya dalam Rapat Paripurna ke-6 Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung DPRD Badung, Mangupura.
Menjaga Efektivitas dan Fleksibilitas Fiskal Daerah
Menurut Puspa Negara, langkah penyesuaian APBD 2026 sangat krusial untuk menjaga efektivitas fiscal. Serta memastikan program prioritas dan pelayanan publik kepada masyarakat tetap berjalan secara optimal.
“Perubahan APBD Tahun 2026 adalah bentuk penyesuaian terhadap APBD yang telah ditetapkan sebelumnya, agar pengelolaan keuangan daerah tetap selaras dengan perkembangan pelaksanaan anggaran di tengah tahun berjalan,” kata Puspa Negara.
Dalam rancangan perubahan anggaran ini, pendapatan daerah diproyeksikan meningkat 1,65 persen menjadi Rp10,504 triliun lebih. Dengan penopang utama dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mencapai Rp9,731 triliun. Sementara itu, belanja daerah mengalami kenaikan 13,56 persen menjadi Rp13,089 triliun lebih.
Rekor Porsi Anggaran Infrastruktur dan Pembenahan Kuta
Fraksi Gerindra memberikan apresiasi tinggi terhadap porsi anggaran infrastruktur yang dialokasikan sebesar 59,23 persen dari total belanja daerah. Porsi anggaran ini dinilai sebagai dorongan besar bagi pengembangan pariwisata berkualitas di Kabupaten Badung.
“Angka ini pertama kali dan terbesar dalam sejarah pembangunan Badung, yang merupakan bentuk komitmen nyata Bupati Badung dalam membangun pariwisata berkualitas,” ungkapnya.
Meski demikian, Gerindra secara tegas meminta agar kawasan pariwisata Kuta mendapatkan perhatian dan prioritas utama perbaikan. Beberapa fasilitas dasar seperti akses jalan dan trotoar di kawasan tersebut mengalami kerusakan yang membutuhkan penanganan segera.
“Kawasan Kuta sebagai titik penting destinasi harus mendapat prioritas utama. Karena infrastruktur jalan dan trotoar saat ini mengalami kerusakan,” tegasnya.
Desakan Percepatan Pengerukan Tukad Mati dan Mitigasi Banjir
Selain perbaikan fasilitas jalan di Kuta, persoalan banjir di kawasan Dewi Sri dan sekitarnya turut menjadi sorotan utama Fraksi Gerindra. Gerindra mendesak pemerintah daerah melakukan tindakan cepat untuk mengeruk sedimentasi di Tukad Mati mengingat musim hujan yang kian mendekat.
Dari total kawasan Tukad Mati sepanjang lima kilometer yang mengalami sedimentasi parah. Pengerukan yang berhasil terealisasi sejauh ini baru mencapai sekitar 800 meter.
Melihat kondisi tersebut, Gerindra meminta jajaran pemerintah daerah untuk mengambil langkah diskresi dan tidak menunda penyelesaian pengerukan.
“Saat ini yang terekskavasi baru sejauh 800 meter dari 5 kilometer area Tukad Mati yang tersedimentasi parah. Oleh karena itu, Fraksi Gerindra meminta Bupati untuk mengambil langkah strategis, kebijakan. Serta diskresi cepat agar pengerukan ini dituntaskan segera tahun ini,” tegas Puspa Negara.
Pengaktifan Tourism Police dan Apresiasi Prestasi Daerah
Untuk memperkuat keamanan serta memberikan kenyamanan ekstra bagi para wisatawan, Fraksi Gerindra turut mendorong pengaktifan kembali unit Tourism Police di kawasan pariwisata Badung.
Di akhir pandangan umumnya, Gerindra menyampaikan apresiasi atas keberhasilan Pemkab Badung yang meraih penghargaan Terbaik 1 Nasional dalam Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Stunting Tahun 2026. Baiq
