Sistem OSS Rumit, DPRD Badung Desak Pemda Permudah Birokrasi Perizinan Pengusaha Pariwisata

Sistem OSS Rumit, DPRD Badung Desak Pemda Permudah Birokrasi Perizinan Pengusaha Pariwisata
Anggota DPRD Badung, I Wayan Puspa Negara, saat diskusi bersama sejumlah tokoh asosiasi dan praktisi pariwisata, Minggu, 14 Juni 2026.

BADUNG – balinusra.com | Persoalan perizinan berbasis Online Single Submission (OSS) kembali memicu kritik tajam di Kabupaten Badung. Meskipun pemerintah pusat berupaya menyederhanakan birokrasi, para pengusaha pariwisata di lapangan justru merasa terjebak dalam kerumitan sistem yang menghambat iklim investasi.

Kondisi ini mendapat perhatian serius dari Anggota DPRD Badung, I Wayan Puspa Negara. Dalam diskusi bersama tokoh asosiasi dan praktisi pariwisata pada Minggu, 14 Juni 2026, ia mempertanyakan komitmen pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan yang sebanding dengan kontribusi besar para pengusaha.

Kontribusi Besar, Pelayanan Minim?

Puspa Negara mengatakan, pelaku usaha telah memberikan kontribusi signifikan. Bahkan secara administratif menyerahkan 10 persen asetnya kepada pemerintah daerah.

Namun, besarnya kontribusi tersebut dinilai belum dibarengi dengan kualitas pelayanan yang maksimal dan responsif.

“Kalau dari kami di DPR melihat, 10 persen asetnya sudah diberikan kepada pemerintah daerah. Artinya, kami di Pemerintah Kabupaten Badung sudah memiliki aset 10 persen di usaha Bapak Ibu. Lalu, apa pelayanan pemerintah kepada pengusaha?” tegas Puspa Negara menyentil lambatnya birokrasi perizinan.

Usulan Pembentukan Klinik Guidance

Menanggapi kebingungan para pengusaha pariwisata dalam menembus sistem OSS, muncul usulan strategis dari KADIN Bali. Pemerintah daerah didesak untuk segera membentuk Klinik Guidance atau klinik bimbingan khusus perizinan.

Wadah ini diharapkan berfungsi sebagai pusat konsultasi teknis terkait sistem OSS, pendamping bagi pelaku usaha dalam pengurusan izin yang kompleks. Juga sebagai jembatan komunikasi antara investor dan unit teknis pemerintah.

Diskusi ini dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, termasuk Ketua Umum KADIN Bali Made Ariandi, tokoh pariwisata I Gde Wirata, praktisi Al Purwa. Serta akademisi Anak Agung Putu Agung Suryawan Wiranatha.

Puspa Negara berharap agar Bupati Badung, Ketua DPRD, dan unit teknis terkait dapat hadir langsung dalam forum-forum mendatang untuk segera mengeksekusi solusi atas hambatan yang ada. “Saya berharap persoalan-persoalan ini bisa segera dieliminasi,” pungkasnya. Baiq