DENPASAR – balinusra.com | Pertumbuhan jumlah kendaraan di Bali yang tidak sebanding dengan perkembangan infrastruktur jalan menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Bali. Gubernur Bali, Wayan Koster menegaskan, ketimpangan ini merupakan pemicu utama kemacetan di berbagai titik vital pulau Dewata.
Dalam acara Pengukuhan Pengurus Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Bali periode 2025-2030 di Art Centre, Koster mengungkapkan bahwa kemampuan fiskal daerah saat ini tidak mencukupi untuk membiayai proyek infrastruktur besar sendirian.
Ia menilai sudah sewajarnya Pemerintah Pusat memberikan atensi lebih, mengingat Bali adalah penyumbang devisa pariwisata terbesar bagi Indonesia.
Data menunjukkan betapa signifikannya peran ekonomi Bali bagi nasional. Kunjungan wisman mencapai 7,05 juta orang. Rata-rata belanja sebesar 1.522 dollar AS per kunjungan. Serta perputaran uang dengan estimasi mencapai Rp 176 triliun, yang menyumbang sekitar 55 persen dari total devisa pariwisata Indonesia.
Tantangan Konektivitas dan Ketimpangan Wilayah
Menurut Koster, buruknya konektivitas antar wilayah mengakibatkan pembangunan di Bali menjadi tidak merata. Sulitnya akses menuju wilayah Jembrana, Buleleng, dan Karangasem membuat waktu tempuh menjadi lama. Sehingga pergerakan ekonomi cenderung terpusat di wilayah tertentu saja.
Selain kemacetan, tantangan lingkungan seperti pengelolaan sampah juga menjadi konsekuensi dari pesatnya perkembangan industri pariwisata.
Sebagai langkah konkret, Gubernur Koster telah melakukan audiensi dengan Komisi V DPR RI untuk memperjuangkan bantuan pembangunan infrastruktur darat di Bali.
Peran KADIN: Menghitung Return on Investment (ROI)
Menanggapi kebutuhan tersebut, Ketua Umum KADIN Indonesia, Anindya Bakrie, menyatakan kesiapannya untuk berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Bali. KADIN berencana menyusun sebuah “Strategic Paper” yang akan memuat analisis mendalam mengenai kebutuhan infrastruktur Bali.
“Kami akan membantu menghitung titik-titik mana saja yang membutuhkan prioritas pembangunan. Dengan data ini, kita bisa meyakinkan Pemerintah Pusat bahwa investasi infrastruktur di Bali memiliki return on investment yang bagus dan dampak ekonomi yang luas,” ujar Anindya.
Momentum penguatan sinergi ini bertepatan dengan pelantikan pengurus KADIN Bali pada Sabtu (25/4/2026). Dalam kepengurusan masa bakti 2025-2030 tersebut, I Made Ariandi kembali dipercaya untuk menjabat sebagai Ketua Umum KADIN Bali.
Dengan adanya kerja sama strategis antara pemerintah daerah dan pelaku usaha, diharapkan hambatan logistik dan kemacetan di Bali dapat segera teratasi guna menjaga citra Indonesia di mata internasional. Baiq
