LOMBOK TENGAH – balinusra.com | Langkah nyata dalam menekan angka kemiskinan ekstrem di Nusa Tenggara Barat (NTB) kini semakin diintensifkan oleh pemerintah daerah. Program pengentasan ini dirancang untuk memberikan dampak jangka panjang yang berkelanjutan dan menyentuh langsung akar persoalan di tingkat desa.
Sebagai bagian dari strategi tersebut, Pemerintah Provinsi NTB telah menetapkan 17 desa di Kabupaten Lombok Tengah sebagai zona prioritas untuk percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem pada tahun 2025 mendatang.
Pemprov NTB Fokus Pengentasan Kemiskinan Ekstrem
Kebijakan strategis ini secara resmi tertuang dalam Keputusan Gubernur NTB Nomor 100.3.3.1-569 Tahun 2025. Fokus utama dari keputusan ini adalah memastikan bahwa setiap intervensi dilakukan berdasarkan data wilayah yang akurat. Sehingga penanganannya menjadi lebih terpadu dan terarah.
Kepala Bappeda Provinsi NTB, Baiq Nelly Yuniarti, AP., M.Si., dalam forum Musrenbang RKPD Kabupaten Lombok Tengah, menekankan pentingnya akurasi sasaran dalam program tersebut.
“Penanganan kemiskinan ekstrem harus dilakukan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan, dengan fokus pada desa-desa yang memang membutuhkan percepatan penanganan,” katanya.
Desa-desa yang masuk dalam daftar prioritas ini tersebar di delapan kecamatan di wilayah Lombok Tengah. Berikut adalah rincian desa tersebut berdasarkan kecamatannya:
- Kecamatan Batukliang: Desa Barabali dan Desa Beber.
- Kecamatan Batukliang Utara: Desa Tanak Beak.
- Kecamatan Jonggat: Desa Labulia, Desa Sukarara, dan Desa Ubung.
- Kecamatan Praya Barat: Desa Kateng, Desa Penujak, dan Desa Selong Belanak.
- Kecamatan Praya Barat Daya: Desa Kabul dan Desa Pandan Indah.
- Kecamatan Praya Tengah: Desa Kelebuh.
- Kecamatan Pringgarata: Desa Pemepek.
- Kecamatan Pujut: Desa Bangket Parak, Desa Sengkol, Desa Tanak Awu, dan Desa Tumpak.
Strategi Intervensi dan Kolaborasi Lintas Sektor
Baiq Nelly menambahkan, keberhasilan agenda besar ini sangat bergantung pada sinergi kuat antara pemerintah provinsi, kabupaten, hingga pemerintah desa. Serta partisipasi aktif masyarakat setempat.
Beberapa langkah intervensi yang akan pemerintah lakukan mencakup peningkatan akses terhadap layanan dasar. Kemudian, penguatan sektor ekonomi kerakyatan, serta pembangunan infrastruktur pendukung di desa sasaran.
Melalui pemetaan desa prioritas ini, pihaknya berharap penurunan kemiskinan ekstrem di Lombok Tengah dapat terukur dengan lebih baik. Sekaligus memberikan perubahan nyata bagi kualitas hidup masyarakat di wilayah tersebut. Baiq
