TABANAN – balinusra.com | Kasus kekerasan terhadap anak di Provinsi Bali masih menunjukkan angka yang cukup tinggi. Sehingga memerlukan perhatian serius dari berbagai elemen masyarakat dan pemerintah.
Kondisi ini memicu penguatan komitmen lintas sektor guna mempercepat terwujudnya Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di seluruh wilayah Bali.
Ketua Forum PUSPA Provinsi Bali, Seniasih Giri Prasta, menekankan pentingnya langkah strategis dan konkret dalam melindungi hak anak. Hal tersebut disampaikannya dalam agenda Sosialisasi Penguatan Kabupaten/Kota Layak Anak yang berlangsung di Kabupaten Tabanan pada Kamis (26/3/2026).
Kegiatan ini merupakan bagian dari program advokasi yang dijalankan oleh Dinas Sosial dan P3A Provinsi Bali. Tujuannya adalah mempererat sinergi antar-pemangku kepentingan dalam mengimplementasikan kebijakan pemenuhan hak anak secara menyeluruh.
Dalam arahannya, Seniasih mengungkapkan keprihatinannya terhadap beragam kasus kekerasan yang menimpa anak-anak. Mulai dari kekerasan seksual, eksploitasi, hingga penelantaran.
Menurutnya, perlindungan terhadap anak harus diposisikan sebagai prioritas utama bagi semua pihak. Ia juga menggarisbawahi beberapa poin krusial, antara lain minimnya pemahaman anak mengenai batasan tubuh dan cara melindungi diri dari potensi bahaya.
Pentingnya menciptakan lingkungan domestik yang sehat dan aman untuk mendukung tumbuh kembang anak yang optimal. Kemudian pengaruh media sosial yang kompleks, praktik perkawinan usia dini. Serta akses layanan kesehatan dan pendidikan yang masih terbatas.
Forum PUSPA hadir sebagai wadah integrasi yang melibatkan pemerintah, akademisi, dunia usaha, media, hingga komunitas masyarakat. Kolaborasi ini untuk memastikan perlindungan perempuan dan anak berjalan secara berkelanjutan.
“Penguatan Kabupaten Layak Anak bukan sekadar program kerja pemerintah, melainkan sebuah gerakan bersama. Melindungi anak adalah tanggung jawab kita semua,” tegas Seniasih Giri Prasta.
Selain arahan dari Ketua PUSPA Bali, acara ini juga menghadirkan narasumber dari instansi terkait. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Tabanan, memaparkan sejauh mana komitmen pemerintah daerah dalam mendukung status KLA di Tabanan.
Senada dengan hal tersebut, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Bali menjelaskan pentingnya sinkronisasi dalam perencanaan pembangunan daerah.
Langkah ini penting agar kebijakan Kabupaten Layak Anak dapat terintegrasi dalam jangka panjang dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Baiq
