DENPASAR – balinusra.com | Penertiban bangunan oleh Panitia Khusus Tata Ruang, Aset, dan Perizinan (Pansus TRAP) DPRD Provinsi Bali mulai berdampak pada sektor pariwisata di kawasan DTW Jatiluwih. Sejak penertiban pada 2 Desember 2025, jumlah kunjungan wisatawan menurun tajam.
Manajer Operasional DTW Jatiluwih, Ketut Jhon Purna, menyampaikan kondisi tersebut saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) Pansus TRAP DPRD Bali. Rapat ini melibatkan 13 pemilik akomodasi pariwisata Jatiluwih dan berlangsung di Kantor DPRD Bali, Jumat (19/12).
Jhon mencatat penurunan kunjungan wisatawan mencapai sekitar 80 persen. Ia menilai kondisi ini membahayakan keberlangsungan pariwisata Jatiluwih yang selama ini dikenal sebagai ikon sawah terasering Bali dan situs Warisan Budaya Dunia UNESCO.
Dampak penurunan kunjungan juga menyentuh pasar wisata internasional, terutama Eropa. Beberapa wholesaler besar dari Jerman menghentikan penjualan paket wisata ke Jatiluwih. Agen perjalanan Eropa lain juga mulai menunjukkan sikap serupa.
“Nanti tanggal 22 Desember saya bertemu travel agent Eropa. Informasi awal yang kami terima, mereka juga mulai tidak menjual Jatiluwih. Ini preseden yang sangat buruk,” ujar Jhon.
Kondisi Berbanding Terbalik dengan Musim Sepi
Menurut Jhon, kondisi saat ini sangat berbeda dibandingkan musim sepi normal. Pada periode low season, Jatiluwih masih menarik 700 hingga 1.000 wisatawan per hari. Kini, jumlah kunjungan hanya berkisar 120 hingga 150 orang per hari.
Jhon menilai pemasangan seng dan plastik di kawasan wisata memicu kekhawatiran wisatawan. Kondisi tersebut menimbulkan kesan seolah-olah kawasan Jatiluwih sedang mengalami konflik.
“Informasi yang beredar seakan-akan Jatiluwih sedang ada demo atau masalah besar. Wisatawan jadi takut datang,” jelasnya.
Sepinya kunjungan wisatawan berdampak langsung pada perekonomian warga. Usaha restoran, warung, dan layanan wisata milik masyarakat mengalami penurunan pendapatan. “Restoran saya sepi, tetangga juga sepi. Kalau kondisi ini terus terjadi, dampaknya sangat berbahaya bagi ekonomi masyarakat,” katanya.
Jhon menegaskan pihak pengelola tidak menolak penegakan aturan terhadap bangunan bermasalah. Namun, ia meminta pihak terkait menangani persoalan secara proporsional agar tidak merusak citra pariwisata.
“Kami berharap pihak terkait segera melepas seng-seng itu. Kondisi tersebut sangat memengaruhi kunjungan wisatawan,” ujarnya.
Ia mendorong Pansus TRAP DPRD Bali, Pemerintah Kabupaten Tabanan, pemerintah desa, dan pihak terkait untuk segera berkoordinasi. Menurutnya, pembahasan hukum terhadap 13 bangunan bisa berjalan tanpa merusak psikologis wisatawan. Menjelang libur akhir tahun, Jhon mengaku pesimistis jika kondisi ini tidak segera ditangani. Ia khawatir Jatiluwih kehilangan momentum penting yang selama ini menopang ekonomi masyarakat.
“Saya sangat pesimis jika kondisi ini dibiarkan. Seng itu sangat mengganggu dan harus segera dicarikan solusi,” pungkasnya. Baiq
