MATARAM – balinusra.com | Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Hj. Indah Dhamayanti Putri, S.E., M.IP., menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026 harus disusun secara efektif dan tepat sasaran agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Penekanan tersebut ia sampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD NTB Kesatu yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna Kantor Gubernur NTB, Mataram, Senin (24/11).
“APBD 2026 harus benar-benar membawa keberpihakan dan kemanfaatan bagi masyarakat NTB,” tegasnya.
Indah menjelaskan bahwa pemerintah daerah telah melakukan berbagai langkah teknis untuk memastikan arah pembangunan tetap konsisten. Fokus utama APBD 2026 diarahkan pada percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem dan penguatan ketahanan pangan. “Penguatan ketahanan pangan harus terus dipacu agar NTB dapat menjadi lumbung pangan nasional,” ujarnya.
Selain sektor sosial dan ekonomi, Pemprov NTB juga memberi perhatian pada pengembangan ekosistem industri berbasis agro-maritim serta peningkatan kualitas pariwisata. Menurutnya, potensi geografis dan daya tarik wisata NTB sangat besar sehingga perlu dikelola secara terukur dan berkelanjutan.
“Pariwisata NTB harus dapat bersaing dengan destinasi internasional melalui peningkatan fasilitas dan kemudahan akses,” tambahnya.
Dalam paparannya, Indah juga menyampaikan gambaran umum postur APBD 2026. Pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp5,64 triliun, sementara belanja ditetapkan Rp5,75 triliun. Defisit anggaran akan ditutupi melalui pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA). Langkah ini dinilai realistis agar belanja pemerintah tetap fokus pada sektor-sektor prioritas yang berdampak langsung pada masyarakat.
Ia berharap APBD 2026 dapat menjadi instrumen fiskal yang kuat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Semoga APBD 2026 dapat menjadi instrumen untuk mengantarkan NTB menuju daerah yang lebih makmur dan berdaya saing,” pungkasnya. Baiq
