BADUNG – balinusra.com | Komisi I DPRD Kabupaten Badung menggelar rapat kerja bersama jajaran perangkat daerah guna mengevaluasi program kerja tahun anggaran 2026, sekaligus mengoordinasikan perencanaan program tahun 2027.
Pertemuan yang berlangsung di Ruang Gosana Lantai 2, Gedung DPRD Badung, pada Rabu (11/11/2026) tersebut menyoroti sejumlah masalah krusial. Mulai dari krisis tenaga kerja, fasilitas operasional dinas, hingga tunggakan pajak daerah.
Rapat kerja tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Komisi I DPRD Badung, I Gusti Lanang Umbara. Serta dihadiri jajaran anggota komisi seperti I Wayan Sugita Putra, I Wayan Puspa Negara, I Made Rai Wirata, dan I Made Tomy Martana Putra. Turut hadir dari pihak eksekutif antara lain Kepala Satpol PP Badung I Gusti Agung Ketut Suryanegara dan Kepala Dinas PMPTSP Made Surya Darma.
Badung Alami Defisit 6.000 Tenaga Kerja Lintas Sektor
Dalam forum tersebut, Lanang Umbara mengungkapkan fakta bahwa Kabupaten Badung saat ini masih mengalami defisit sekitar 6.000 tenaga kerja. Jumlah sebanyak itu mencakup seluruh lini operasional pemerintahan dan pelayanan publik.
Kekurangan sumber daya manusia (SDM) tersebut terjadi secara merata. Mulai dari tenaga pendidik (guru), staf administrasi sekolah, tenaga kesehatan di puskesmas maupun rumah sakit. Hingga personel operasional Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan pemadam kebakaran.
Guna mengatasi persoalan ini, DPRD Badung telah meminta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) setempat untuk segera berkoordinasi dengan pemerintah pusat.
Komisi I bahkan menyatakan kesiapannya untuk mendampingi langsung koordinasi tersebut demi memperoleh kewenangan pengangkatan pegawai.
“Kalau memang perlu pendampingan dari kami dari DPRD Kabupaten Badung, kita akan berangkat bersama-sama. Mohon arahan, mohon petunjuk agar bagaimana. Mohon kebijakan juga dari pemerintah pusat, agar di Pemerintah Kabupaten Badung ini diberikan wewenang untuk mengangkat pegawai,” kata Lanang Umbara.
Pengadaan Mobil Operasional Satpol PP Tertunda Sejak 2023
Selain masalah kepegawaian, sarana dan prasarana pendukung kinerja dinas turut menjadi perhatian serius. Komisi I menyoroti belum terealisasinya pengadaan armada mobil operasional Satpol PP yang kondisinya telah rusak.
Pengajuan peremajaan unit kendaraan tersebut sejatinya telah diajukan Satpol PP sejak 2023. Namun hingga kini belum kunjung terealisasi. Politikus PDI Perjuangan asal Desa Pelaga tersebut menduga keterlambatan ini dipicu pergeseran skala prioritas anggaran daerah.
DPRD Badung memastikan bakal menelusuri akar kendalanya agar operasional penegakan peraturan daerah tidak terhambat fasilitas yang memprihatinkan.
Tunggakan Pajak Hotel dan Restoran Tembus Rp800 Miliar
Isu penting lain yang dibahas menyangkut optimalisasi pendapatan daerah. Khususnya piutang dan tunggakan pajak hotel dan restoran (PHR) di Badung yang saat ini menembus lebih dari Rp800 miliar.
Lanang Umbara menegaskan, dana tersebut merupakan hak milik masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Badung yang telah dititipkan oleh para wisatawan kepada pihak pengusaha pengelola akomodasi.
“Yang namanya pajak hotel dan restoran itu adalah uang murni. Haknya adalah uang Pemerintah Kabupaten Badung, atau uangnya masyarakat Kabupaten Badung. Uangnya rakyat Badung yang dititipkan oleh tamu, oleh para wisatawan kepada para pengusaha,” tegas mantan Perbekel Pelaga tersebut. Baiq
