DENPASAR – balinusra.com | Gubernur Bali Wayan Koster, mendorong optimalisasi pemanfaatan Dashboard ARISE (Adaptive Regional Integrated System for Fiscal Resilience) sebagai instrumen analisis berbasis data, guna memperkuat ketahanan fiskal daerah dalam menghadapi potensi risiko bencana.
Penegasan ini Koster sampaikan saat membuka kegiatan Capacity Building ARISE Dashboard: Strengthening Regional Fiscal Resilience to Disaster Risks di Aula Gedung Keuangan Negara, Denpasar, Selasa (10/11/2026).
Kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) ini merupakan tindak lanjut dari serah terima resmi sistem ARISE kepada Pemerintah Provinsi Bali yang telah dilakukan pada 6 Oktober 2026.
Gubernur Koster menekankan bahwa pemanfaatan sistem ini tidak boleh berhenti pada seremoni semata, melainkan wajib diimbangi pemutakhiran data secara berkala. Serta penerapan teknis yang konsisten oleh seluruh aparatur pemerintah daerah.
Pentingnya Ketahanan Fiskal bagi Sektor Pariwisata Bali
Menurut Koster, Bali sebagai destinasi pariwisata dunia memiliki tingkat kerentanan terhadap berbagai jenis bencana alam. Sehingga menuntut adanya sistem manajemen risiko yang menyeluruh.
Kesiapsiagaan menghadapi bencana tidak cukup hanya bertumpu pada pembangunan fisik dan tanggap darurat. Tetapi harus ditopang ketahanan fiskal yang kokoh.
Langkah ini krusial untuk memastikan pemerintah daerah memiliki kapasitas pembiayaan yang memadai saat menangani dampak bencana. Sekaligus menjamin kelangsungan pelayanan publik, pembangunan daerah, dan aktivitas ekonomi masyarakat.
Melalui Dashboard ARISE, perangkat daerah diharapkan mampu memetakan serta mengukur potensi beban fiskal dan dampak ekonomi pascabencana secara presisi.
Analisis tersebut selanjutnya akan diintegrasikan langsung ke dalam siklus perencanaan pembangunan. Serta penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) agar penanganan risiko dapat disiapkan secara proaktif sebelum bencana terjadi.
Selaras dengan Visi Haluan Pembangunan Bali 100 Tahun
Pemanfaatan sistem ARISE dipastikan sejalan dengan Haluan Pembangunan Bali Masa Depan 100 Tahun Bali Era Baru 2025–2125. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2023.
Kebijakan tersebut sekaligus memperkuat visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana yang berakar pada kearifan lokal Sad Kerthi.
Penguatan ketahanan fiskal dikaitkan erat dengan pengamalan nilai-nilai Sad Kerthi, terutama Jana Kerthi (perlindungan keselamatan manusia dan warga), Atma Kerthi (menjaga keharmonisan tatanan kehidupan). Serta Jagat Kerthi (pelestarian kelestarian alam lingkungan Bali).
Perencanaan anggaran yang adaptif terhadap ancaman bencana diharapkan memberikan perlindungan nyata bagi krama Bali maupun wisatawan. Serta menjaga layanan publik tetap beroperasi optimal di tengah situasi darurat.
Kolaborasi Lintas Sektor: Bappeda, BPKAD, dan BPBD
Gubernur Koster secara khusus menginstruksikan jajaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Termasuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bali untuk mendalami materi pelatihan secara serius.
Agenda tersebut mencakup pemahaman risiko fiskal, simulasi kelompok, studi kasus, hingga praktik langsung (hands-on) penggunaan sistem.
Pada kesempatan tersebut, Gubernur menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Keuangan RI melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR). Serta Institut Teknologi Bandung (ITB) yang telah mendukung perancangan sistem ARISE di Bali.
Apresiasi Kemenkeu: Bali Daerah Percontohan Pertama di Indonesia
Direktur Pembiayaan dan Perekonomian Daerah DJPK Kemenkeu RI, Adriyanto, mengapresiasi Pemerintah Provinsi Bali sebagai daerah pertama di Indonesia yang mengimplementasikan sistem ARISE.
Langkah ini dinilai sebagai terobosan strategis pengelolaan risiko bencana yang dapat menjadi model percontohan bagi pemerintah daerah lain di tanah air.
Adriyanto menggarisbawahi bahwa ketergantungan Bali yang tinggi pada infrastruktur dan stabilitas pariwisata membuat gangguan bencana berisiko memukul perekonomian warga, serta kapasitas fiskal daerah. Dashboard ARISE hadir untuk mendeteksi risiko tersebut sejak dini.
Dalam operasionalisasinya, sinergi lintas perangkat daerah menjadi kunci efektivitas system. BPBD berperan menyediakan data dan analisis potensi kebencanaan, BPKAD berperan dalam formulasi perencanaan anggaran, alokasi dana, dan penyusunan strategi pembiayaan risiko bencana.
Sedangkan Bappeda berperan mengintegrasikan hasil analisis ke dalam kerangka kebijakan perencanaan pembangunan daerah.
Peningkatan kapasitas ini diharapkan mematangkan kesiapan Pemerintah Provinsi Bali dalam menyusun kebijakan fiskal yang terukur, adaptif. Serta berorientasi pada keberlanjutan masa depan Bali. Baiq
