JAKARTA – balinusra.com | Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, mengonfirmasi bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menggelar pertemuan dengan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka pada Selasa (10/11/2026) pagi.
Dalam agenda tersebut, Gibran secara langsung menyampaikan niatnya untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden.
Langkah tersebut diambil menyikapi perkembangan dinamika hukum berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
“Berkaitan dengan apakah ada pertemuan pagi hari ini antara Presiden dan Wapres, kami infokan ke seluruh masyarakat memang benar. Pagi hari tadi Pak Wapres ada pertemuan dengan Presiden,” kata Prasetyo saat konferensi pers di Istana, Selasa (10/11/2026).
Prabowo Beri Saran, Gibran Minta Waktu Pembuktian di PTUN
Prasetyo membeberkan bahwa Presiden Prabowo Subianto tidak menolak keinginan Gibran untuk mundur dari posisinya. Kendati demikian, Presiden memberikan sejumlah masukan yang kemudian membuat Gibran meminta waktu guna membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya.
“Namun dalam diskusi, Bapak Presiden memberikan saran-saran. Bapak Wapres Gibran Rakabuming Raka memohon untuk diberi kesempatan dapat membuktikan keabsahan dokumen yang dimiliki dalam proses peradilan di PTUN,” tutur Prasetyo.
Sebelumnya, Gibran sempat membantah tudingan mengenai latar belakang pendidikannya. “Ya kalau saya enggak lulus SMA, kan saya nggak mungkin bisa kuliah. Saya kan kuliah sampai S1 juga di Singapura,” ujar Gibran.
Tekanan Politik Parlemen Menguat Lewat Hak Menyatakan Pendapat
Keinginan Gibran menanggalkan jabatannya terjadi seiring meningkatnya eskalasi politik di parlemen. Sebanyak 50 anggota dari enam fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) menyikapi putusan MA dan MK.
Merujuk pada UU MD3, mekanisme Hak Menyatakan Pendapat dapat diajukan atas tiga kondisi. Salah satunya dugaan pelanggaran hukum oleh presiden dan/atau wakil presiden berupa tindak pidana tertentu, perbuatan tercela. Maupun kondisi tidak lagi memenuhi syarat jabatan.
Langkah DPR tersebut dipicu oleh putusan Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa Surat Keterangan (Suket) penyetaraan SMA milik Gibran untuk pendaftaran Pilpres 2024 dinyatakan tidak sah.
Amar putusan MA tersebut mempertegas putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya, yang mendapati ketiadaan dokumen bukti tanda kelulusan setara jenjang SMA milik Gibran di Singapura maupun Australia. Baiq
