DENPASAR – balinusra.com | Wakil Rektor I Universitas Pendidikan Nasional (Undiknas), Prof. Dr. Ni Wayan Widhiasthini, S.Sos., M.Si., mendesak pemerintah untuk bersikap terbuka terkait penanganan krisis bahan bakar minyak (BBM) yang melanda Bali.
Pemerintah diminta menyampaikan kondisi sebenarnya kepada publik, mencakup langkah penanganan konkret serta kepastian waktu pemulihan distribusi.
Pentingnya Keterbukaan Informasi dan Perencanaan Matang
Kelangkaan pasokan BBM di Bali dinilai tidak bisa dipandang sebagai persoalan biasa. Pemerintah perlu menyusun perencanaan yang matang guna mengantisipasi dampak kelangkaan, sekaligus memastikan masyarakat memperoleh informasi yang transparan dan jelas.
Saat ditemui di ruang kerjanya pada Rabu (14/10/2026), Prof. Widhi yang akan dikukuhkan sebagai guru besar bidang reformasi administrasi, menekankan pentingnya hak publik atas informasi.
“Sampaikan saja ke publik kalau ada kejadian seperti ini. Pemerintah ngapain, langkah apa yang sedang dilakukan karena publik berhak tahu,” tegasnya.
Keterbukaan informasi publik sangat krusial untuk menjaga ketenangan masyarakat. Terlebih jika gangguan distribusi BBM berlangsung dalam jangka waktu tertentu. Dengan mengetahui estimasi durasi dan skema penanganan, warga dapat menyesuaikan aktivitas harian, serta menyusun perencanaan secara lebih terukur.
Pemerintah Perlu Paparkan Langkah Terukur, Bukan Sekadar Imbauan
Menurut Prof. Widhi, penyampaian optimisme oleh pemerintah harus disertai alasan rasional dan upaya nyata. Bukan sekadar imbauan agar masyarakat bersabar.
Pemerintah perlu menjelaskan secara transparan mengenai apa yang sedang dilakukan, alasan pemilihan langkah tersebut. Serta perkiraan waktu kondisi kembali normal.
“Kenapa harus ada tenggang waktu, karena kami melakukan ini, jadi enggak bisa sambil jalan. Sambil jalan, enggak apa-apa, enggak bisa seperti itu, jadi harus ada langkahnya, harus jelas yang dilakukan, seperti itu,” ujarnya.
Dampak Luas Krisis BBM: Sektor Ekonomi, UMKM, hingga Pendidikan
Mantan komisioner KPU Bali ini mengingatkan bahwa masalah krisis BBM berpotensi memicu dampak berantai yang luas. Hal ini mengingat BBM berkaitan erat dengan mobilitas warga, kegiatan ekonomi. Hingga rantai distribusi kebutuhan pokok dan pangan.
Secara spesifik, dampak kelangkaan ini mengancam pelaku UMKM dan jejaring bisnisnya. Pengemudi transportasi daring mengalami kendala operasional akibat keterbatasan pasokan BBM.
Gangguan pada pengemudi berdampak langsung terhadap kelancaran rantai usaha UMKM yang terikat dengan jasa mereka.
Selain sektor ekonomi, pemerintah juga diminta memperhitungkan dampak kelangkaan BBM terhadap sektor pendidikan. Khususnya mobilitas anak-anak sekolah dan kelancaran proses belajar mengajar. Kebijakan di bidang pendidikan perlu direncanakan secara matang selaras dengan dinamika situasi di lapangan.
Desakan Kepastian Waktu Bagi Masyarakat
Prof. Widhi menegaskan, keterbukaan informasi publik harus berjalan seiring dengan pertanggungjawaban pemerintah dan perencanaan yang sistematis.
Kepastian data dan tenggat waktu sangat dibutuhkan agar masyarakat, pelaku UMKM, dan sektor pendidikan dapat menata kembali kehidupan dan aktivitas mereka secara terencana.
“Kalau saya berharap, keterbukaan informasi publik pemerintah sangat dibutuhkan untuk saat ini. Jadi, apapun langkahnya, kalau memang akan ada jangka waktu, pemerintah menyampaikan, kapan kira-kira waktu yang ditetapkan. Kemudian, apa perencanaan yang sudah pemerintah lakukan, apa langkah yang sudah pemerintah lakukan. Sehingga masyarakat bisa menata kehidupannya. Pelaku UMKM dan jejaringnya yang luas itu bisa menata kehidupannya, seperti itu,” pungkasnya. Baiq
