DENPASAR – balinusra.com | Menghadapi tantangan risiko bencana yang dinamis, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bali, terus mematangkan langkah strategis guna membangun resiliensi masyarakat yang lebih kuat. Upaya ini dilakukan melalui pendekatan sistem yang komprehensif, dengan dukungan penuh dari Program SIAP SIAGA, sebuah kemitraan antara Australia dan Indonesia dalam manajemen risiko bencana.
Langkah penguatan ini ditandai dengan digelarnya kick-off Rapat Koordinasi Rencana Kerja Tahunan untuk tahun 2026 pada Kamis (19/2/2026).
Forum ini bertujuan menyatukan visi antara pemerintah, sektor swasta, hingga organisasi masyarakat sipil dalam menyusun manajemen risiko bencana yang berkelanjutan.
Head of Sub-National Programs SIAP SIAGA, Deswanto Marbun menjelaskan, koordinasi ini merupakan tonggak penting untuk memastikan program kerja tahun 2026, selaras dengan prioritas daerah Bali.
Menurutnya, komitmen kolaborasi multipihak sangat esensial untuk memberikan perlindungan maksimal bagi seluruh lapisan masyarakat saat terjadi bencana.
“Kami berkomitmen mendukung BPBD Bali dalam menyelaraskan arah kebijakan. Sekaligus memperkuat implementasi di lapangan agar dampak bencana dapat diminimalisir secara efektif,” jelas Deswanto.
Salah satu pencapaian menonjol dari kolaborasi ini adalah terciptanya manajemen bencana yang inklusif. Pada Oktober 2025, telah diluncurkan Unit Layanan Disabilitas Penanggulangan Bencana (ULD-PB), yang melibatkan kelompok disabilitas sebagai perancang strategi. Jadi bukan sekadar objek bantuan.
Selain itu, aspek kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial (GEDSI) juga diintegrasikan dalam program Kampus Siaga Bencana (KSB).
Hingga saat ini, sebanyak 35 Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Bali telah berkomitmen mendeklarasikan diri sebagai kampus yang siap menghadapi bencana.
Sektor pariwisata yang menjadi tulang punggung ekonomi Bali juga tidak luput dari perhatian. Melalui Sertifikasi Kesiapsiagaan Bencana (SKB), pelaku usaha pariwisata kini terlibat aktif dalam menciptakan ekosistem wisata yang aman dari ancaman bencana.
Di tingkat akar rumput, Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) berperan aktif melakukan pendampingan di berbagai wilayah. Termasuk Desa Adat Dukuh dan Desa Adat Temukus.
Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Bali, I Gede Agung Teja menegaskan, bencana adalah urusan bersama yang memerlukan kolaborasi sebagai sebuah keniscayaan.
“Bencana itu pasti terjadi dan bisa berulang. Oleh karena itu, kita harus membangun ketangguhan yang berkelanjutan melalui empat aspek utama. Yakni, kolaborasi, rasa memiliki, integrasi, dan keberlanjutan,” pungkasnya. Baiq
