Sidak Pansus TRAP ke Pancasari Terhenti Hujan, Warga Kecewa Banjir Belum Ada Solusi

Sidak Pansus ke Pancasari
Sidak Pansus TRAP DPRD Bali ke Desa Pancasari, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Kamis (22/1/2026). Foto : Baiq

BULELENG – balinusra.com | Panitia Khusus Tata Ruang, Aset, dan Perizinan (Pansus TRAP) DPRD Bali melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Desa Pancasari, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Kamis (22/1/2026). Sidak tersebut dilakukan untuk meninjau sejumlah bangunan yang diduga menjadi salah satu penyebab banjir di desa tersebut.

Kedatangan tim Pansus TRAP yang dipimpin Ketua Pansus TRAP DPRD Bali, I Made Supartha, disambut ratusan warga. Mereka berharap sidak ini dapat menghadirkan solusi konkret atas persoalan banjir yang kerap terjadi di wilayah mereka.

Rombongan pansus mengawali sidak dengan meninjau sodetan yang dibangun oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Buleleng. Sodetan tersebut terhubung dengan pangkung atau sungai mati dari kawasan hulu yang menampung limpahan air dari sejumlah wilayah, termasuk Kembang Merta, Tabanan, sebelum bermuara ke Danau Buyan. Selain itu, sodetan tersebut juga terhubung dengan saluran air yang dibangun secara gotong royong oleh warga pada 2023.

 Sidak terhenti di tengah jalan tanpa kejelasan tindak lanjut akibat hujan saat sidak berlagsung, hal ini memicu kekecewaan warga,

Ketua Pansus TRAP DPRD Bali, I Made Supartha, menegaskan bahwa persoalan banjir di Desa Pancasari harus segera ditangani karena sangat mengganggu aktivitas dan mobilitas warga, terutama di jalur utama Jalan Raya Singaraja–Denpasar.

“Nanti kita lihat aspek lingkungan. Air dari gunung itu mengalirnya pasti ke sungai. Tadi ada beberapa aliran, entah itu ke sungai, pangkung, telabah atau lainnya, yang jelas semua mengalir ke hilir. Makanya kami ingin cek, aliran sungai mana saja yang dilewati. Yang jelas kami akan perdalam dan kaji lagi,” ujarnya.

Sementara Perbekel Pancasari, Wayan Komiarsa, mengaku belum puas dengan hasil sidak tersebut. Ia menilai pansus belum menjawab pertanyaan krusial warga, khususnya terkait keberadaan saluran air yang dibangun secara swadaya oleh masyarakat.

Komiarsa menjelaskan, saluran air tersebut dibuat pada 2023 melalui gotong royong warga untuk mengurangi dampak banjir di Banjar Dinas Lalanglinggah, wilayah yang paling sering tergenang. Namun belakangan, saluran tersebut justru dipermasalahkan oleh salah satu investor.

“Saya merasa sidak hari ini belum selesai. Kalau memang saluran air yang dibuat tahun 2023 itu dipermasalahkan, warga siap menutup lagi. Tapi kami meminta, kepada siapapun pihak yang menyalahkan warga untuk mencarikan solusi. Karena masyarakat sudah berupaya mencari solusi mandiri untuk menyelesaikan banjir,” tegas Komiarsa.

Ia pun mendesak DPRD Bali melalui Pansus TRAP agar tidak berhenti pada sidak semata, melainkan menghadirkan solusi konkret serta kepastian aturan, sehingga persoalan banjir tahunan di Desa Pancasari benar-benar dapat diselesaikan.

Di sisi lain, pengusaha glamping yang terdampak, R. Reydi Nobel Kristoni, mengungkapkan bahwa persoalan tersebut mulai muncul setelah adanya aktivitas pengerukan menggunakan alat berat pada April 2023. Saat itu, sebuah saluran air dibangun dan diarahkan langsung ke area lahannya.

“Saya melihat sendiri alat berat menggali tanah untuk membuat aliran air yang mengarah ke lahan kami,” ujar Reydi saat ditemui di lokasi.

Menurut Reydi, sebelum proyek tersebut dilakukan, lahannya tidak pernah mengalami banjir meskipun curah hujan tinggi. Namun sejak adanya perubahan alur drainase, air kerap meluap dan menggenangi area pertanian.

Ia mengaku telah berulang kali menyampaikan keberatan kepada aparat desa, mulai dari Perbekel hingga Kepala Dusun. Saat itu, pihak desa menjanjikan perbaikan sistem aliran air, namun hingga kini belum ada realisasi yang jelas.

Sebagai upaya mandiri, Reydi sempat membangun tanggul penahan. Namun, struktur tersebut tidak mampu menahan derasnya debit air, terutama saat musim hujan tiba.Baiq

TERP HP-01