DENPASAR – balinusra.com | Presiden RI Prabowo Subianto, mendorong perluasan program pendidikan gratis di sekolah dan perguruan tinggi negeri mencakup jenjang Taman Kanak-kanak (TK) hingga Perguruan Tinggi Negeri (PTN).
Komitmen tersebut ditegaskan langsung oleh Prabowo dalam rapat terbatas (ratas) yang diselenggarakan di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu (23/9/2026).
Cakupan Sekolah Negeri Bebas Biaya Mulai dari Jenjang TK
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menjelaskan, Presiden memberikan penekanan agar layanan pendidikan gratis di sekolah negeri tidak terbatas pada pendidikan dasar dan menengah saja, melainkan dimulai sejak jenjang TK.
Menurut Abdul Mu’ti, pembebasan biaya ini merupakan wujud komitmen pemerintah dalam menjamin hak seluruh anak Indonesia untuk memperoleh pendidikan bermutu. Sekaligus menjalankan amanat Asta Cita yang keempat dari Presiden Prabowo Subianto.
Selain pembebasan biaya sekolah, pemerintah juga berfokus pada peningkatan kualitas tenaga pendidik melalui berbagai program pelatihan guru yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Kesetaraan Pendidikan Gratis untuk Madrasah Negeri
Kebijakan pendidikan gratis ini dipastikan berlaku setara bagi lembaga pendidikan keagamaan negeri. Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan, prinsip layanan bebas biaya yang diterapkan di sekolah umum negeri juga berlaku penuh bagi madrasah negeri di bawah naungan Kementerian Agama.
Pemerintah turut mengkaji perluasan program bebas biaya hingga tingkat perguruan tinggi. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto mengungkapkan, pihaknya sedang melakukan penghitungan kebutuhan anggaran. Serta menyiapkan beberapa pilihan skema pelaksanaan.
Proses penghitungan tersebut mencakup berbagai komponen pendapatan PTN, di antaranya Uang Kuliah Tunggal (UKT), Iuran Pengembangan Institusi (IPI) jalur mandiri.
Kemudian, sumber pendapatan PTN lainnya, jumlah mahasiswa, karakteristik PTN, kemampuan fiskal negara. Serta keberlanjutan penyelenggaraan perguruan tinggi.
Brian menyampaikan bahwa Presiden Prabowo menginginkan program pembebasan uang kuliah ini dapat direalisasikan secepat mungkin secara bertahap.
Pemerintah Bentuk Tim Khusus Pengkajian Anggaran
Untuk mematangkan skema dan kebutuhan pembiayaan, pemerintah telah membentuk tim khusus yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno.
Tim inter kementerian ini bertugas mengkaji kebutuhan anggaran dan menyusun tahapan penerapan kebijakan. Hasil kajian tim tersebut ditargetkan untuk dilaporkan kembali kepada Presiden dalam rentang waktu dua hingga empat minggu sebagai acuan penetapan langkah selanjutnya.
Secara menyeluruh, arah kebijakan pendidikan gratis pemerintah saat ini mencakup sekolah negeri dari jenjang TK hingga menengah, madrasah negeri. Serta persiapan skema untuk pembebasan biaya di perguruan tinggi negeri. Red
