DENPASAR – balinusra.com | Menindaklanjuti instruksi langsung dari Presiden RI terkait masalah sampah dan tata kelola pariwisata, Gubernur Bali Wayan Koster secara resmi memimpin Rapat Koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Plus, Kamis (19/2/2026).
Pertemuan strategis yang berlangsung di Gedung Wiswasabha Utama, Kantor Gubernur Bali ini, bertujuan untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam menjaga kualitas lingkungan. Serta memperbaiki tata kelola pariwisata di Pulau Dewata.
Rakor ini menjadi langkah krusial untuk memastikan pembangunan Bali berjalan selaras dengan visi Bali Era Baru yang berkelanjutan dan terpadu.
Gubernur Wayan Koster mengungkapkan bahwa Presiden RI memberikan perhatian khusus kepada Bali sebagai ikon pariwisata dunia. Salah satu fokus utama yang ditekankan adalah penanganan masalah sampah. Terutama sampah kiriman di pesisir pantai yang kerap muncul saat musim tertentu.
“Sesuai arahan Presiden, Bali mendapatkan atensi khusus. Persoalan sampah, khususnya di area pantai harus ditangani secara serius karena berdampak langsung pada citra pariwisata kita,” kata Koster.
Ia mencontohkan kondisi Pantai Kuta yang sering menghadapi lonjakan volume sampah akibat arus laut pada periode Desember hingga Januari.
Sebagai solusi konkret, Pemerintah Provinsi Bali akan mencanangkan Gerakan Bali Bersih Sampah di Sungai, Laut, dan Pantai secara serentak pada 1 Maret 2026 mendatang. Program ini tidak hanya menyasar area pesisir, tetapi juga ekosistem daratan, sungai, hingga danau.
Gerakan ini akan melibatkan sinergi penuh antara pemerintah daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota), TNI, Polri, Desa Adat, komunitas lingkungan, serta seluruh komponen masyarakat luas.
Tujuan utamanya adalah melindungi ekosistem laut, dan mempertahankan daya tarik Bali bagi wisatawan domestik maupun internasional.
Selain isu lingkungan, rapat koordinasi ini juga membahas penertiban infrastruktur dan estetika kota. Gubernur Koster menginstruksikan kepala daerah se-Bali untuk mengambil tindakan tegas terhadap reklame dan spanduk illegal.
Kemudian, penataan kabel telekomunikasi dan listrik yang semrawut, pengendalian kemacetan lalu lintas. Termasuk penguatan keamanan serta pencegahan alih fungsi lahan produktif.
Gubernur menegaskan bahwa kenyamanan dan ketertiban adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan masyarakat.
Di tengah upaya pembenahan lingkungan, indikator makro pembangunan Bali menunjukkan tren yang menggembirakan. Saat ini, pertumbuhan ekonomi Bali telah mencapai angka 5,82 persen.
Selain itu, tingkat kemiskinan tercatat sebesar 3,42 persen dengan tingkat pengangguran terbuka hanya 1,45 persen. Ini merupakan salah satu yang terendah di tingkat nasional.
Meski ekonomi tumbuh positif, Gubernur Koster mengingatkan bahwa kesuksesan tersebut harus dibarengi dengan tata kelola budaya dan lingkungan yang kuat. Sehingga Bali tetap menjadi destinasi unggulan yang berdaya saing global. Baiq
