DENPASAR – balinusra.com | Langkah strategis diambil Pemerintah Provinsi Bali dalam memperkuat pengawasan keuangan daerah. Gubernur Bali, Wayan Koster, secara resmi mengukuhkan Tri Wibowo Aji, Ak., M.Si., sebagai Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Bali yang baru.
Acara pengukuhan yang berlangsung khidmat di Gedung Wiswa Sabha, Kantor Gubernur Bali, pada Kamis (19/2/2026), menandai babak baru sinergi antara Pemprov Bali dengan BPKP.
Tri Wibowo Aji menggantikan Heru Tarsila yang telah menyelesaikan masa tugasnya dengan kontribusi signifikan terhadap tata kelola pemerintahan di Pulau Dewata.
Dalam arahannya, Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, Setya Nugraha, menekankan bahwa BPKP memiliki peran krusial sebagai “auditor Presiden” di daerah.
Ia menginstruksikan Kepala BPKP yang baru untuk fokus pada lima pilar akuntabilitas, yakni penguatan tata kelola pemerintahan, pencegahan tindakan kecurangan (fraud).
“Kemudian, manajemen risiko melalui Early Warning System, akuntabilitas dan efektivitas pembangunan. Serta peningkatan kapabilitas APIP,” katanya.
Setya Nugraha juga mengingatkan bahwa opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bukanlah jaminan efisiensi anggaran. Oleh karena itu, BPKP harus mengawal sektor-sektor vital seperti ketahanan pangan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, stunting, hingga UMKM.
Salah satu poin krusial yang dibahas adalah optimalisasi Pungutan Wisatawan Asing. Setya Nugraha optimis jika kolaborasi diperkuat, target perolehan sebesar Rp 1 triliun dapat tercapai.
“Namun, tantangan besar masih membayangi, mulai dari akomodasi perhotelan tanpa izin hingga kemacetan yang kian parah,” tegas Setya Nugraha.
Sementara itu, Gubernur Koster mengakui adanya masalah perilaku wisatawan mancanegara yang melanggar aturan. Seperti berkendara tanpa helm hingga tindakan kriminal.
“Kami membutuhkan masukan BPKP dalam mengelola APBD agar pembangunan Bali berjalan sesuai relnya,” kata Koster.
Untuk mengatasi kemacetan dan mendukung transformasi ekonomi, Pemerintah Bali tengah memacu proyek infrastruktur berskala besar.
Gubernur Koster mengungkapkan rencana pembangunan Subway yang akan menghubungkan Bandara Internasional Ngurah Rai, Central Parkir Kuta, hingga Canggu.
Proyek ini bersama dengan pembangunan jalan shortcut dan jalan baru, mendapat dukungan penuh dari APBN melalui koordinasi dengan Menteri Bappenas dan Menteri PUPR.
Dukungan pusat dinilai wajar mengingat kontribusi devisa pariwisata Bali yang mencapai Rp 167 triliun pada tahun 2024, atau sekitar 53 persen dari total devisa pariwisata nasional.
Melalui pengukuhan ini, Gubernur Koster berharap kolaborasi dengan BPKP dapat memperlancar implementasi Haluan Pembangunan 100 Tahun Bali Era Baru 2025-2125.
Terkait opini WTP, ia berpesan agar penilaian dilakukan secara substansial. Bukan sekadar administratif.
“Jika ada yang kurang sehat, katakan saja agar bisa segera diobati. Proses harus diperketat demi kualitas pengelolaan keuangan yang nyata,” pungkasnya.
Acara ini turut dihadiri oleh berbagai tokoh penting. Termasuk Kepala Kejaksaan Tinggi Bali, Chatarina Muliana Girsang, jajaran Forkopimda, pimpinan DPRD, serta kepala daerah se-Bali. Baiq
