JAKARTA – balinusra.com | Komisi V DPR RI memberikan perhatian serius terhadap posisi Bali sebagai penyumbang devisa terbesar nasional. Dalam rapat koordinasi yang digelar pada Rabu (8/4/2026) bersama Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, dan Pemerintah Provinsi Bali, disepakati bahwa percepatan pembangunan infrastruktur adalah kunci utama untuk menjaga daya saing Pulau Dewata di kancah internasional.
Gubernur Bali, Wayan Koster mengungkapkan pencapaian gemilang pariwisata Bali pada tahun 2025. Jumlah wisatawan mancanegara mencatatkan rekor tertinggi sebanyak 7,05 juta jiwa, dengan total keseluruhan kunjungan (termasuk domestik) mencapai 16,3 juta orang.
Bali Penyumbang Devisa Terbesar Nasional
Dampak ekonomi dari lonjakan ini sangat masif. Dengan estimasi kurs Rp16.500 per dolar AS, belanja turis asing di Bali diproyeksikan menembus angka Rp176 triliun.
Angka ini menyumbang lebih dari separuh total devisa pariwisata nasional, yang mana sektor ini berkontribusi hingga 66 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Bali.
Meskipun mencetak angka pertumbuhan yang impresif, Gubernur Koster memperingatkan adanya penurunan kualitas lingkungan dan fasilitas jika infrastruktur tidak segera dibenahi.
Beberapa persoalan krusial yang dihadapi Bali meliputi abrasi pantai yang mengancam garis pantai wisata. Kemacetan parah dan krisis air bersih. Manajemen sampah serta keterbatasan akses jalan dan pelabuhan.
Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah Provinsi Bali mengajukan sejumlah proyek strategis, di antaranya pembangunan underpass Jimbaran. Kemudian, jalan nasional ruas Pesanggaran–Canggu, jalan lingkar Bali Utara. Hingga pengembangan pelabuhan logistik di Karangasem dan Klungkung.
Solusi Kemacetan dan Aksesibilitas Transportasi
Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus menegaskan, Bali adalah aset nasional yang harus diprioritaskan. Ia menyoroti kemacetan parah saat musim liburan yang sering terjadi di jalur penyeberangan dari Jawa.
Solusi yang ditawarkan adalah penyediaan rute penyeberangan alternatif langsung dari Ketapang menuju Bali Utara atau Timur. Sehingga kepadatan tidak terkonsentrasi di satu titik. Selain itu, Lasarus mengkritik sulitnya akses penerbangan domestik ke Bali.
“Mencari tiket pesawat ke Bali itu susah, pergi susah, pulang juga susah,” ujar Lasarus menekankan bahwa kendala ini harus segera diatasi demi kenyamanan wisatawan lokal.
Menurutnya, anggaran yang dibutuhkan untuk perawatan infrastruktur Bali sebenarnya relatif kecil jika dibandingkan dengan devisa yang dihasilkan.
Sebagai contoh, pengamanan pantai hanya memerlukan dana sekitar Rp 3 – 4 triliun. Ia menilai sangat tidak efisien jika pemerintah membiarkan potensi pendapatan ratusan triliun hilang hanya karena kelalaian dalam mengelola infrastruktur dasar.
Rapat ini menjadi momentum krusial bagi pemerintah pusat dan daerah untuk bersinergi demi memastikan Bali tetap menjadi destinasi favorit dunia. Sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Baiq
