BADUNG – balinusra.com | Wilayah pesisir Pulau Dewata menghadapi ancaman kerusakan lingkungan yang serius. Dari keseluruhan garis pantai Bali yang membentang lebih dari 1.300 kilometer, sekitar 30 persen di antaranya tercatat mengalami abrasi. Saat ini, pemerintah masih berupaya menyelesaikan penanganan sisa 85 kilometer garis pantai yang terdampak.
Isu krusial pengelolaan pesisir ini mengemuka kembali saat Presiden RI ke-5, Megawati Soekarnoputri, melakukan peninjauan langsung ke Pantai Kuta, Kabupaten Badung, pada Minggu (11/10/2026).
Dalam kunjungan lapangan tersebut, Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) ini didampingi oleh Gubernur Bali Wayan Koster, serta Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta.
Rombongan juga dihadiri oleh Wakil Kepala BRIN Prof. Amarulla Octavian, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa, dan Wakil Bupati Badung Bagus Alit Sucipta.
Penanganan Terpadu Berbasis Karakteristik Negara Kepulauan
Di sela peninjauan, Megawati menegaskan, penanggulangan abrasi tidak dapat dilakukan secara parsial. Diperlukan langkah terintegrasi yang menghubungkan kementerian teknis, instansi riset, perguruan tinggi, serta pemerintah daerah.
Menurutnya, perumusan kebijakan pesisir wajib mempertimbangkan kondisi fisik Indonesia sebagai wilayah kepulauan.
“Orang-orang pintar di lembaga, kementerian, harus memahami bahwa Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Jadi jangan berpikir seperti menangani benua atau daratan kontinental,” tegas Megawati.
Ia pun mengingatkan seluruh pemangku kepentingan agar membuang ego sektoral dan mengedepankan kolaborasi berbasis ilmu pengetahuan, serta hasil riset demi menghadirkan solusi jangka panjang. “Jadi kerjanya jangan sepotong-sepotong,” ujarnya.
Ancaman Perubahan Iklim dan Kearifan Lokal Tri Hita Karana
Selain persoalan teknis, Megawati menyoroti laju pemanasan global dan pencairan es di kutub yang kian mengancam kelestarian wilayah pesisir negara kepulauan. Para akademisi dan peneliti didorong untuk memperkuat inovasi teknologi guna memitigasi dampak perubahan iklim tersebut.
“Ingat, ancaman dari global warming, pencairan es di kutub kian terasa bagi negara kepulauan seperti Indonesia. Bertahun-tahun lalu sudah dibahas dan kita sebagai penerus harus mampu mencari solusi terbaik,” katanya.
Di samping pendekatan sains moderen, nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Bali, yaitu filosofi Tri Hita Karana, dinilai sangat penting untuk diterapkan. Konsep keseimbangan hubungan antara manusia dan alam ini sangat relevan dalam mendukung kelestarian ekosistem pesisir.
Dampak Abrasi Pantai Kuta dan Pembangunan Breakwater
Kondisi abrasi di Pantai Kuta pada tahun 2026 dilaporkan semakin terdesak akibat hantaman gelombang tinggi dan cuaca ekstrem. Laju kemunduran garis pantai di kawasan ini diperkirakan mencapai 1,9 meter per tahun. Akibatnya area hamparan pasir untuk wisatawan kian menyempit. Gelombang laut juga merusak berbagai fasilitas umum. Mulai dari akses pejalan kaki, dinding pembatas, hingga area berjualan para pedagang.
Merespons kondisi tersebut, Staf Ahli Menteri Pekerjaan Umum (PU) Bidang Hubungan Antarlembaga, Triono Junoasmono, menyatakan bahwa pemerintah terus merealisasikan pembangunan infrastruktur pengaman pantai.
Salah satunya pembuatan pemecah gelombang (breakwater) di sisi selatan Pantai Kuta. Pembangunannya dikerjakan oleh Balai Wilayah Sungai (BWS) bersama pemda setempat untuk meredam energi ombak.
“Pantai di Bali adalah aset strategis. Bukan sekadar untuk wisata, tetapi juga menunjang pertumbuhan ekonomi masyarakat,” kata Triono.
Pemerintah berharap peninjauan langsung oleh pimpinan BRIN dan jajaran pejabat daerah dapat mempercepat koordinasi lintas lembaga dalam mengatasi sisa kawasan yang belum tertangani.
“30 persen dari 1.300 kilometer lebih garis pantai di Bali yang terkena abrasi, kami masih menyisakan PR sepanjang 85 kilometer untuk ditangani. Mudah-mudahan dengan kunjungan Ibu Ketua Dewan Pengarah BRIN dan pihak terkait lainnya bisa segera diselesaikan,” harap Triono. Baiq
