DENPASAR – balinusra.com | Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali, terus berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat melalui penguatan sinergi dengan Ombudsman RI Perwakilan Bali. Gubernur Bali, Wayan Koster menegaskan, kolaborasi ini merupakan kunci utama dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Dalam pertemuan yang berlangsung di Kantor Gubernur Bali, Renon, pada Kamis (23/7/2026), Gubernur Wayan Koster menerima kunjungan jajaran Ombudsman RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua Ombudsman RI, Rahmadi Indra Tektona.
Pada pertemuan tersebut membahas berbagai langkah strategis untuk mendorong efektivitas pengawasan pelayanan di berbagai sektor.
Kolaborasi Lintas Instansi untuk Kepentingan Rakyat
Gubernur Wayan Koster menyampaikan bahwa keberhasilan dalam menghadirkan pelayanan berkualitas tidak bisa dicapai oleh satu lembaga saja. Pemerintah daerah memerlukan peran Ombudsman untuk memastikan seluruh instansi menjalankan fungsinya dengan baik.
Beberapa poin utama sinergi ini meliputi penguatan fungsi pengawasan. Pemprov Bali sangat terbantu dengan pengawasan Ombudsman agar pelayanan tetap berada di jalur yang benar.
Selain itu, Ombudsman terus membuka akses seluas-luasnya bagi warga untuk menyampaikan aspirasi, saran, maupun pengaduan guna perbaikan layanan.
Pemprov Bali siap mendukung seluruh instansi pemerintah pusat di daerah demi kepentingan pelayanan masyarakat.
Dampak Kebijakan Budaya terhadap Ekonomi Lokal
Di sela pembahasan tata kelola, Gubernur Koster juga menyinggung kebijakan penggunaan pakaian adat Bali setiap hari Kamis di lingkungan pemerintahan.
Kebijakan ini bukan sekadar upaya pelestarian budaya, melainkan strategi untuk menggerakkan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan permintaan produk UMKM. Seperti halnya kain tenun dan jarit.
Melalui kerja sama yang semakin solid ini, Gubernur Koster berharap masyarakat di Pulau Dewata dapat menikmati pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, akuntabel, dan berkeadilan.
Menjaga Integritas dan Independensi Ombudsman
Dalam pertemuan tersebut juga membahas mengenai pemberian hibah lahan dari Pemprov Bali untuk pembangunan kantor Ombudsman Perwakilan Provinsi Bali.
Rahmadi Indra Tektona mengatakan, penerimaan hibah tidak akan memengaruhi independensi dan integritas Ombudsman sebagai lembaga pengawas.
“Integritas sebuah lembaga tidak diukur dari ada atau tidaknya hibah, melainkan dari kejujuran dan profesionalisme dalam menjalankan tugas,” kata Rahmadi.
Ia menambahkan bahwa, hibah adalah bentuk dukungan timbal balik antara pemerintah pusat dan daerah untuk memperkuat fungsi pengawasan. Baiq
