KLUNGKUNG – balinusra.com | Untuk mendukung peningkatan asupan gizi dan penurunan angka stunting, DPR RI bersama Badan Gizi Nasional (BGN) menggelar sosialisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Wantilan Desa Adat Kertha Buana, Nusa Penida, pada Sabtu, 7 Juni 2025. Program ini merupakan inisiatif strategis yang telah diluncurkan pemerintah sejak 6 Januari 2025 dan dirancang untuk menjangkau berbagai wilayah Indonesia secara bertahap.
Acara sosialisasi program MBG dihadiri oleh anggota Komisi IX DPR RI, Tutik Kusuma Wardhani, Tenaga Ahli Badan Gizi Nasional Mochammad Halim, dan Asisten Ahli Ni Wayan Purnami Rusadi.
Dalam kesempatan itu, anggota Komisi IX DPR RI Tutik Kusuma Wardhani menjelaskan mengenai maksud dan tujuan dari MBG yang merupakan program andalan Presiden Prabowo Subianto.
“Program MBG merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui penguatan gizi, khususnya bagi anak-anak sekolah,” tutur Tutik Kusuma.
Selain itu, program ini juga bertujuan untuk memberdayakan UMKM dan ekonomi kerakyatan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.
“Studi dari World Bank pada tahun 2024 menunjukkan bahwa pemberian makan bergizi tidak hanya meningkatkan tingkat kehadiran dan partisipasi anak di sekolah, tetapi juga mengurangi angka malnutrisi dan stunting,” jelas Tutik.
Tenaga Ahli Badan Gizi Nasional Mochammad Halim turut menjelaskan bahwa pemenuhan gizi yang baik memiliki dampak langsung terhadap kemampuan anak dalam belajar, serta berdampak pada peningkatan kualitas gizi dan mutu SDM.
“Harapan dengan diadakannya program makan bergizi gratis ini, yaitu meningkatkan gizi berkualitas pada masyarakat,” imbuh Halim.
Tak hanya memberikan manfaat kesehatan dan pendidikan, program MBG juga menciptakan efek domino yang luar biasa bagi ekonomi lokal. Kehadiran Dapur Gizi atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) membuka peluang kerja sama dengan petani, nelayan, dan pelaku usaha kecil seperti pedagang sayur, buah, ikan, serta ayam.
Setiap Dapur MBG dikelola oleh seorang Kepala SPPG yang ditunjuk langsung oleh Badan Gizi Nasional. Kepala SPPG bekerja sama dengan seorang ahli gizi dan akuntan untuk memastikan pengawasan terhadap kualitas gizi dan kelancaran distribusi makanan. Satu SPPG akan menyerap kurang lebih 45–50 petugas yang akan menyiapkan makanan. Baiq
