DENPASAR – balinusra.com | Masa depan tata ruang Bali kembali menjadi sorotan tajam dalam sebuah Diskusi Publik yang diinisiasi oleh Ikatan Wartawan Online (IWO) Bali pada Sabtu (11/4/2026). Forum strategis ini membedah persoalan krusial mengenai siapa sebenarnya yang memegang kendali atas ruang di Bali, pemerintah ataukah pihak investor.
Ketua Pansus Tata Ruang, Aset, dan Perizinan (TRAP) DPRD Bali, I Made Supartha menegaskan, tanggung jawab menjaga kelestarian ruang Bali tidak bisa hanya dititikberatkan kepada pemerintah semata.
Menurutnya, sinergi lintas sektor sangat diperlukan untuk memastikan pembangunan tetap sejalan dengan filosofi harmoni antara alam, budaya, dan manusia.
“Penataan ruang adalah tanggung jawab kolektif. Kita harus bersama-sama menjaga area strategis di Bali agar tetap berkelanjutan,” kata Supartha di Gedung Merdeka Warmadewa College.
Soroti Tata Ruang Bali, Pansus TRAP Temukan Indikasi Penguasaan Lahan
Salah satu poin krusial yang diangkat adalah kekhawatiran mengenai dominasi investor terhadap penguasaan lahan di Bali. Pansus TRAP menemukan indikasi adanya pihak tertentu yang menguasai hingga puluhan hektare lahan. Hal ini memicu kekhawatiran masyarakat akan menjadi “tamu di rumah sendiri”.
Guna mengatasi persoalan tersebut, Pansus TRAP tengah menjalin koordinasi intensif dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk melakukan evaluasi terhadap status lahan. Khususnya Hak Guna Bangunan (HGB).
Lahan-lahan yang terindikasi terlantar atau tidak digunakan sesuai fungsinya akan didorong untuk dikembalikan sebagai aset negara atau rakyat.
Investasi Rp 123 Triliun vs Kualitas Infrastruktur
Meskipun Bali mencatat angka investasi yang fantastis mencapai Rp 123 triliun sepanjang periode 2021-2025, namun realita di lapangan menunjukkan tantangan besar.
Wakil Sekretaris Pansus TRAP, Dr. Somvir, menyoroti bahwa besarnya modal yang masuk belum sepenuhnya berbanding lurus dengan perbaikan infrastruktur dan kualitas penataan ruang.
“Kemacetan masih menjadi persoalan harian. Jika penataan dilakukan dengan baik sejak awal, kita tidak perlu merasa malu atau harus memilih jalur khusus demi menghindari kesan buruk di mata wisatawan,” ungkap Somvir.
Untuk itu, pihaknya mendorong adanya solusi nyata ketimbang saling menyalahkan antar pihak.
Diskusi yang juga menghadirkan tokoh seperti I Nyoman Parta (Anggota DPR RI), dan akademisi Dr. I Wayan Rideng ini menjadi momentum penting untuk merefleksikan kembali arah kebijakan pembangunan Bali.
Sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi pemikirannya, IWO Bali memberikan sertifikat penghargaan kepada jajaran Pansus TRAP DPRD Bali di akhir acara.
Harapannya, melalui sinergi antara kebijakan pemerintah dan pengawasan aktif masyarakat, keseimbangan antara kemajuan ekonomi dan pelestarian lingkungan di Pulau Dewata dapat tetap terjaga. Baiq
