DENPASAR-balinusra.com | Lima pimpinan perguruan tinggi swasta (PTS) di Bali yakni Universitas Dhyana Pura, Universitas PGRI Mahadewa, Universitas Pendidikan Nasional, Institut Teknologi dan Kesehatan Bali, serta Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional menjadi undangan khusus di Istana Negara, Kamis 15 Januari 2026.
Rektor Universitas Dhyana Pura Prof. Dr. I Gusti Bagus Rai Utama, SE., M.MA., MA., CIRR., menyebut hal itu adalah panggilan kehormatan sekaligus ujian bagi kampus-kampus daerah untuk membuktikan diri: apakah siap menjadi lokomotif kemandirian nasional, atau sekadar penumpang pasif dalam gerbong panjang sejarah pendidikan tinggi Indonesia.
Rai Utama menuturkan, di hadapan para rektor, guru besar, dan pimpinan perguruan tinggi dari seluruh Indonesia, Presiden Prabowo menyampaikan taklimat yang akan dikenang lama oleh dunia akademik. Inti pesannya jelas: perguruan tinggi tidak lagi boleh nyaman di menara gading.
Kampus harus turun ke gelanggang sebagai otak bangsa “brains of our country” yang bekerja sungguh-sungguh menjawab tantangan geopolitik, ekonomi, dan keadaban publik Indonesia hari ini.
Otak Bangsa, Bukan Sekadar Pengelola Kampus: Presiden secara eksplisit menempatkan rektor dan guru besar sebagai brains of our country, sebuah istilah yang mengandung bobot moral yang sangat besar.
Menurutnya, elit intelektual ini tidak lagi cukup bersembunyi di balik tumpukan berkas akreditasi, laporan kinerja, dan rapat rutin yang tak berkesudahan. Mereka dipanggil untuk mengambil peran sebagai arsitek masa depan bangsa.
“Pergeseran ini bukan permainan kata. Ketika kepala negara menyebut kalangan kampus sebagai otak bangsa, maka ada konsekuensi logis: Setiap keputusan akademik adalah keputusan politik moral tentang masa depan Indonesia,” jelas Rai Utama.
Setiap kurikulum, setiap riset, setiap lulusan adalah pernyataan sikap: berpihak pada kemandirian atau membiarkan ketergantungan struktural terus berlanjut.
Bagi lima PTS di Bali yang hadir, pesan ini terasa sangat dekat. Di satu sisi, mereka berada di episentrum industri pariwisata yang rentan guncangan global; di sisi lain, mereka ditantang menghasilkan ilmuwan, profesional, dan entrepreneur yang mampu mengubah wajah ekonomi Bali dan Indonesia dari rapuh menjadi tangguh.
Kampus sebagai Lokomotif Kemandirian Nasional: Taklimat Presiden menegaskan bahwa perguruan tinggi harus menjadi lokomotif penguasaan sains dan teknologi untuk memperkuat kemandirian bangsa. Kata “lokomotif” mengandung pesan: kampus bukan gerbong yang menunggu ditarik, melainkan sumber tenaga yang menggerakkan rangkaian panjang pembangunan nasional.
Dalam konteks Indonesia Emas 2045, arah itu diterjemahkan ke beberapa poros strategis: (1) Penguasaan sains dan teknologi sebagai fondasi kedaulatan, bukan sekadar akses teknologi impor. (2) Pencetakan SDM unggul berintegritas yang mampu bersaing global tanpa kehilangan jati diri kebangsaan. (3) Penataan ulang ekosistem pendidikan tinggi agar kualitas, relevansi, dan akses tetap terjaga tanpa membebani masyarakat secara berlebihan.
Bagi PTS di Bali, ini berarti program studi tidak cukup “laris” secara pasar, tetapi harus relevan dengan kebutuhan strategis: kesehatan, pangan, energi, pertahanan, dan industri kreatif berbasis pengetahuan. Kampus pariwisata, bisnis, teknologi, kesehatan, dan pendidikan di Bali harus berani memposisikan diri sebagai pusat solusi, bukan hanya produsen ijazah.
Kebijakan: Dari Retorika ke Instrumen Nyata: Taklimat ini tidak berhenti pada imbauan moral. Presiden menyampaikan perhatian besar pada peningkatan kualitas perguruan tinggi melalui penguatan SDM dosen, perbaikan sarana-prasarana, dan jaminan keberlanjutan pembiayaan.
Pesan pentingnya bahwa kampus perlu maju, tetapi bukan dengan cara mentransfer beban biaya berlebihan kepada mahasiswa dan keluarganya.
Diskusi juga menyoroti percepatan pemenuhan kebutuhan dokter dan tenaga profesional lain. Ini mengharuskan reposisi program studi, peningkatan kapasitas, dan penjaminan mutu pendidikan tinggi di berbagai bidang strategis.
Bagi PTS di Bali, ini adalah peluang sekaligus tantangan untuk mengembangkan program kesehatan, teknologi, dan vokasi yang lebih responsif terhadap kebutuhan nasional dan regional.
Profesor: Penjaga Nurani dan Arsitek Solusi. Taklimat ini memukul gong yang keras bagi para profesor dan guru besar. Mereka diposisikan sebagai penjaga nurani dan penuntun arah ilmu, dengan kewajiban melahirkan lulusan yang unggul secara kompetensi sekaligus berintegritas, nasionalis, dan anti korupsi.
Ilmu tanpa integritas hanyalah senjata bermata dua yang bisa melukai bangsa sendiri. Ada tiga pertanyaan reflektif yang seolah menggema di ruang Istana: (1) Apakah ilmu yang diajarkan telah benar-benar menjawab persoalan nyata bangsa? (2) Apakah publik merasakan kehadiran kampus dalam kebijakan dan praktik pembangunan, atau kampus masih sibuk dengan dunianya sendiri? (3) Apakah profesor sudah melampaui zona nyaman publikasi dan angka kredit, menuju peran sebagai perumus solusi strategis bagi negara?
Dalam taklimat itu, peran ilmuwan diminta bergeser: dari sekadar pengkritik menjadi mitra pemerintah dalam desain kebijakan, teknologi, dan tata kelola negara yang lebih bersih. Kritik tetap diperlukan, tetapi harus dibarengi tawaran jalan keluar yang terukur. Bagi profesor di PTS dan PTN, ini adalah ajakan untuk menulis bukan hanya untuk jurnal, tetapi juga untuk transformasi kebijakan. Red
